RI Berencana Kirim Pasukan ke Gaza, Dino Patti Djalal Soroti Risiko Bentrok dengan Hamas

Jakarta: Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dr. Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut harus didasari mandat yang jelas, aturan operasi yang tegas, serta dukungan penuh dari seluruh pihak yang berkonflik.

“Saya tahu kita sangat ingin mengirim pasukan penjaga perdamaian, tetapi kita harus memastikan mission statement dan rules of engagement-nya benar-benar jelas,” ujar Dino dalam jumpa media di Jakarta, Selasa, 25 November 2025. 

Menurutnya, risiko terbesar adalah apabila pasukan Indonesia justru terlibat bentrok dengan Hamas. “Itu bukan yang kita inginkan dan tidak sesuai kepentingan TNI. Kita tidak ingin berperang dengan siapa pun,” tegas mantan Wakil Menlu RI itu.

Dino menjelaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian hanya bisa dikerahkan jika ada kesepakatan damai yang diterima seluruh pihak yang bertikai.

“Peacekeepers dikirim untuk menjaga perdamaian, bukan untuk berhadapan dengan pihak manapun. Karena itu, mandat PBB harus sangat jelas tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan,” ujar Dino.

Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) itu juga menyoroti respons Hamas dan kelompok lain yang mengkritik kerangka perdamaian yang diajukan PBB, yang disebut mengacu pada usulan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Menurut Dino, ketidaksepakatan ini bisa menjadi hambatan serius.

“Semua pihak harus mendukung kerangka perdamaian. Tanpa itu, misi penjaga perdamaian berisiko tinggi,” tambah Dino.

Dino menilai salah satu elemen penting dalam setiap kerangka perdamaian adalah kepastian bahwa prosesnya mengarah pada solusi dua negara.

“Saya cukup terdorong oleh pernyataan bahwa akan difasilitasi dialog politik antara Israel dan Palestina, sesuatu yang sudah lama tidak ada. Ini harus menjadi end game-nya,” kata Dino.

Ia juga mengingatkan persepsi global bahwa Israel kian agresif memperluas permukiman dan mereduksi prospek Palestina sebagai negara. Karena itu, Indonesia perlu memastikan posisi diplomatiknya tetap konsisten mendorong penyelesaian dua negara.