UE Nilai Aksi Militer AS Buka Peluang Transisi Demokrasi di Venezuela

Brussels: Uni Eropa menilai aksi militer Amerika Serikat di Venezuela membuka “peluang bagi transisi demokrasi yang dipimpin oleh rakyat Venezuela,” seraya menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan pencegahan eskalasi lebih lanjut.

Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Komisi Eropa, Anitta Hipper, dalam konferensi pers tengah hari di Brussel, Senin. Ia menegaskan kembali bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro “tidak memiliki legitimasi sebagai pemimpin yang dipilih secara demokratis.”

“Uni Eropa menyerukan ketenangan dan sikap menahan diri dari semua pihak, serta menghindari eskalasi dan memastikan solusi damai atas krisis ini. Kami juga menegaskan perlunya menghormati dan menjunjung hukum internasional,” kata Hipper, seperti dikutip Anadolu, Selasa, 6 Januari 2026.

Hipper menambahkan bahwa negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB memiliki “tanggung jawab khusus” untuk menjaga hukum internasional sebagai pilar utama keamanan global.

Ia menilai masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan hukum menyeluruh atas operasi militer AS tersebut. “Peristiwa ini baru saja terjadi, sehingga masih terlalu dini untuk menilai seluruh implikasi hukumnya. Namun yang jelas, kami melihat seorang diktator, Maduro, yang tidak memiliki legitimasi demokratis, dan Uni Eropa tetap konsisten mendorong transisi demokrasi yang damai dan dipimpin oleh rakyat Venezuela,” ujarnya.

Hipper juga menyebut tokoh oposisi María Corina Machado sebagai aktor penting dalam proses transisi politik. Ia merujuk pada pemilu 2024 yang, menurut Uni Eropa, menunjukkan jutaan warga Venezuela mendukung perubahan politik.

Pandangan serupa disampaikan juru bicara Komisi Eropa lainnya, Paula Pinho. Ia menyebut perkembangan selama akhir pekan sebagai “kesempatan bagi transisi demokrasi yang dipimpin oleh rakyat Venezuela.”

Menanggapi pertanyaan mengenai bagaimana Uni Eropa mengklasifikasikan tindakan militer Amerika Serikat, Pinho mengatakan Brussel tidak berfokus pada pelabelan peristiwa tersebut, melainkan pada hasil politik yang diharapkan. “Sudah jelas bahwa rakyat Venezuela yang harus menjalankan negaranya, sebagaimana berlaku bagi semua bangsa di dunia,” katanya.

Sebelumnya pada Sabtu, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa operasi militer Amerika Serikat di Venezuela berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Trump juga menyatakan AS akan mengambil alih kendali Venezuela untuk sementara waktu, termasuk dengan pengerahan pasukan jika diperlukan.

Maduro dan Flores dilaporkan diterbangkan ke New York pada Sabtu malam dan kini ditahan di pusat penahanan di Brooklyn. Keduanya menghadapi dakwaan federal Amerika Serikat terkait perdagangan narkotika dan dugaan kerja sama dengan kelompok kriminal yang dikategorikan sebagai organisasi teroris. Maduro membantah seluruh tuduhan tersebut, sementara sejumlah pejabat di Caracas menyerukan pembebasan keduanya.

Baca juga:  Membela Diri di PBB, Dubes AS Sebut Serangan ke Venezuela Murni Penegakan Hukum