Indonesia Tegaskan Komitmen Perkuat Penegakan HAM di Tingkat Nasional dan Global

Jenewa: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), baik di tingkat nasional maupun global.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono dalam High Level Segment Sidang ke-61 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Senin, 23 Februari 2026.

“Kepercayaan yang diberikan kepada kami, terutama di tengah ketidakpastian global yang begitu mendalam, adalah tanggung jawab besar yang kami junjung dengan penuh kesungguhan,” kata Menlu Sugiono, merujuk pada posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun ini.

Ia menegaskan bahwa bagi Indonesia, HAM berakar pada martabat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, rasa aman, dan kesempatan ekonomi.

“Perluasan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan perwujudan hak-hak dasar,” ujarnya.

Menlu Sugiono mengatakan Indonesia saat ini tengah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi keenam untuk memperkuat koordinasi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM secara berkelanjutan.

Ia juga menyoroti reformasi hukum nasional melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Dalam konteks global, Indonesia menekankan pentingnya menjaga imparsialitas, objektivitas, dan transparansi Dewan HAM PBB di tengah meningkatnya polarisasi geopolitik.

Menlu Sugiono juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian krisis Myanmar melalui Konsensus Lima Poin ASEAN, serta kembali menyampaikan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara.

“Terkait rakyat Palestina, Indonesia menegaskan kembali dukungan yang teguh dan konsisten atas hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut,” katanya.

Menutup pidatonya, Menlu Sugiono menyatakan Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk memperkuat kerja sama internasional dan multilateralisme global.

Baca juga:  Ketertiban, Kebebasan, dan Kemakmuran: Menlu Sugiono Bicara Reformasi Hukum di PBB