HUT ke-79 TNI, Pengamat Sebut Beberapa Hal Perlu Dievaluasi

Jakarta: Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai bahwa di momen HUT ke-79, TNI harus tetap berpegang teguh pada prinsip profesionalisme, integritas, serta meningkatkan kapabilitasnya.

"Sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, TNI harus terus meningkatkan kapabilitasnya, terutama di era modern dengan tantangan yang semakin kompleks seperti ancaman siber dan konflik kawasan," kata Fahmi saat dihubungi, Jumat, 4 Oktober 2024.

Kendati begitu, menurut Fahmi masih terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam tubuh TNI itu sendiri. Pertama, terkait dengan Peran dan fungsi TNI dalam sektor bisnis.

Fahmi mengatakan, munculnya kembali wacana yang memperbolehkan TNI untuk terlibat dalam bisnis merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Di masa lalu, lanjut Fahmi, keterlibatan TNI dalam bisnis justru menimbulkan banyak persoalan, termasuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Jika wacana ini dipaksakan, ada kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat merusak netralitas dan profesionalisme TNI, serta mengaburkan fokus utama TNI dalam menjaga keamanan negara," ujarnya.
 

Baca juga:  Usia 79 Tahun, Panglima TNI Harap Prajurit Semakin Profesional

Kemudian, yang selanjutnya harus dievaluasi oleh TNI adalah terkait dengan modernisasi dan anggaran. Fahmi mengatakan, seiring dengan tantangan keamanan yang semakin rumit, modernisasi alutsista TNI harus menjadi prioritas. Namun, realisasinya pun juga harus transparan dan terukur.

"Dengan adanya peningkatan anggaran militer, sangat penting bagi TNI untuk memastikan pengelolaan anggaran ini efektif, tanpa ada penyimpangan. Keterlibatan sektor swasta dan pengawasan yang kuat dari pemerintah serta publik bisa menjadi bagian dari reformasi yang dibutuhkan," tuturnya.

Selain itu, Fahmi juga menyoroti terkait hubungan antara masyarakat sipil dan militer. Menurutnya, TNI harus memperkuat lagi komitmen terhadap demokrasi dan supremasi sipil, agar tidak terjebak dalam kepentingan politik atau kepentingan elit tertentu.

"TNI harus memastikan bahwa loyalitasnya tetap kepada negara, bukan kepada individu atau kelompok tertentu," ucapnya.

Lebih lanjut, Fahmi juga mendorong agar TNI meningkatkan kapabilitas sibernya. Menurut Fahmi, saat ini ancaman tidak lagi terbatas pada wilayah fisik, tetapi juga dunia maya.

Ia menyebut, pembentukan matra siber TNI adalah langkah yang sangat baik. Namun perlu didukung komitmen dan kebijakan yang jelas.

"Jadi, kita berharap TNI bisa terus menjadi institusi yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip utamanya," kata Fahmi.