Target Swasembada Pangan dalam Lima Tahun Sulit Tercapai

Jakarta: Ekonom senior dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam lima tahun sukar dicapai. Itu karena terdapat sejumlah tantangan yang dianggap dapat menghambat ambisi tersebut.
 
"Mungkin swasembada itu akan cukup berat, tapi kalau peningkatan produksi mungkin bisa terjadi," ujar Tauhid saat dihubungi, Senin, 21 Oktober 2024.
 
Sejauh ini, upaya untuk mencapai swasembada pangan kerap disebutkan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan produksi pertanian. Salah satu wilayah yang disasar ialah Papua.


(Ilustrasi, pertanian Indonesia. Foto: MI)
 
Tauhid menilai, ekstensifikasi lahan pertanian di Papua akan cukup berat. Sebabnya, banyak masyarakat lokal yang kemungkinan enggan beralih pekerjaan. Selain itu, persoalan tanah juga menjadi hal yang belum ditangani dengan baik.
 
"Itu bisa jadi masalah dalam menjalankan ketahanan pangan di samping problem soal lahan, status tanah dan sebagainya. Di Papua itu masalahnya adalah sosial kelembagaan, jadi menghadapi tantangan di tingkat lokal, sehingga tidak mudah," papar dia.
 

Baca juga: Prabowo: Paling Telat 5 Tahun Lagi Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

 

Urusan pangan lintas kementerian jadi berbelit

 
Kehadiran Menteri Koordinator Pangan juga dinilai tak akan membantu banyak dalam upaya pencapaian swasembada pangan. Justru, Tauhid mengkhawatirkan akan ada koordinasi yang berbelit terkait urusan pangan dalam negeri.
 
Itu karena urusan pangan menyangkut lintas kementerian/lembaga. Keputusan impor pangan, misalnya, ada di Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 
"Sementara pangan itu menyangkut pertanian, perikanan, badan pangan nasional. Tapi keputusan perdagangan itu ada di Menko Perekonomian, itu berarti akan ada lintas menko sehingga tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat," urai Tauhid.