Sektor Pariwisata Harus Jadi Perhatian Pemerintah Baru

Jakarta: Indonesia baru saja memiliki presiden dan wakil presiden yang baru, yakni Prabowo Subianto yang tegas dan Gibran Rakabuming Raka yang merepresentasikan kalangan muda. Prabowo-Gibran diharapkan banyak membawa perubahan dan perbaikan, tak terkecuali di sektor pariwisata.

Pengamat pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru mengatakan selama ini pariwisata dijadikan salah satu andalan pendapatan negara di luar minyak, tambang, dan gas bumi. Namun dalam perjalanannya, ia menyebut pariwisata Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah.

"Ketegasan Prabowo dan kreativitas Gibran diharapkan mampu mengurai dan mengatasi segala masalah. Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang memisahkan pariwisata dengan ekonomi kreatif, merupakan harapan yang ditunggu dapat membawa perubahan," kata Chusmeru dalam keterangan resmi, Rabu, 23 Oktober 2024.


(Ilustrasi pariwisata Indonesia. Foto: dok Biro Komunikasi Publik Kemenparekraf)

Chusmeru meyakini, hadirnya Kementerian Pariwisata yang terpisah dengan Ekonomi Kreatif dapat membuat lebih fokus dalam membenahi sektor pariwisata. Meski demikian, terpisahnya pariwisata dan ekonomi kreatif juga berpotensi terjadinya tumpang tindih kebijakan dan operasionalisasi di lapangan.

"Perlu sinergi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk pengembangan pariwisata. Tantangannya tentu saja sikap ego sektoral yang kadang terjadi. Menteri Pariwisata tidak dapat bekerja sendiri menangani aksesibilitas. Perlu sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Harga tiket pesawat yang mahal juga tidak dapat diturunkan begitu saja oleh Menteri pariwisata, perlu koordinasi dengan Menteri Perhubungan," imbuh dia.

Di sisi lain, Chusmeru melihat terpisahnya Kementerian Pariwisata juga membuka peluang adanya pemanfaatan anggaran untuk promosi wisata lebih optimal. Pasalnya, selama ini promosi pariwisata Indonesia, baik nasional maupun di daerah sangat lemah.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan menerapkan konsep pariwisata berkualitas yang acapkali dilontarkan pada pemerintahan sebelumnya. Bukan hanya berkualitas, pariwisataIndonesia juga perlu dikembangan secara regeneratif," tutur dia.
 

Baca juga: Peningkatan Pemasaran Wisata yang Konsisten Harus Dipertahankan

 

Fokus regenerasi dan konservasi

Di sisi lain, Chusmeru juga meminta wacana yang selama ini berkutat pada pariwisata berkelanjutan perlu dihentikan. Menurut dia, Kementerian Pariwisata di masa pemerintahan Prabowo-Gibran harus lebih fokus pada regenerasi dan konservasi.

"Pariwisata selama ini telah banyak mengakibatkan kerusakan ekosistem, dan tiba waktunya Prabowo-Gibran mengembalikan dan memperbaiki ekosistem yang rusak itu," pesannya.

Chusmeru juga berharap agar pemerintahan yang baru secara serius mengantisipasi over tourism yang gejalanya mulai muncul di Bali dan beberapa destinasi wisata lain. Ia menilai, studi tentang daya dukung wilayah satu destinasi wisata mendesak untuk dilakukan.

"Ketegasan pemerintah dalam mengatasi perilaku wisatawan yang negatif di satu destinasi sangat diperlukan. Belakangan ini, banyak wisatawan yang melakukan tindakan kriminal di Indonesia, melanggar norma, adat, dan tradisi yang ada di masyarakat. Maka dari itu, tindakan tegas terhadap wisatawan perlu diterapkan, baik berupa tindakan pemenjaraan maupun pengusiran," ujar dia.

"Kini saatnya pemerintah membenahi tata kelola pariwisata Indonesia. Ketegasan sikap yang selama ini ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto harus mampu lebih memperketat tata kelola investasi yang merusak lingkungan dan menerabas aturan," sambungnya.

Ia pun juga menyoroti soal analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan studi kelayakan harus benar-benar menjadi syarat dalam investasi di sektor pariwisata. "Jangan sampai terjadi persekongkolan antara pejabat, penguasa, dan pengusaha untuk memuluskan bisnis pariwisata di Indonesia dengan mengabaikan Amdal dan merusak lingkungan," ucap Chusmeru.