Kalah Telak dalam Pemilu, PM Jepang Terancam Kehilangan Jabatan

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba terancam kehilangan jabatan. Foto: Kyodo

Kalah Telak dalam Pemilu, PM Jepang Terancam Kehilangan Jabatan

Marcheilla Ariesta • 28 October 2024 11:50

Tokyo: Koalisi penguasa Jepang kehilangan mayoritas parlementernya dalam kekalahan telak pada pemilihan umum nasional, Minggu, 27 Oktober 2024. Kekalahan ini meningkatkan ketidakpastian atas susunan pemerintahan berikutnya dan prospek ekonomi terbesar keempat di dunia.

Partai Demokrat Liberal (LDP) Perdana Menteri Shigeru Ishiba, telah memerintah Jepang hampir sepanjang sejarah pascaperangnya. LDP bersama mitra koalisi juniornya, Komeito memperoleh 215 kursi di majelis rendah parlemen, menurut laporan media nasional Jepang, NHK.

Perolehan tersebut turun dari 279 kursi yang mereka peroleh sebelumnya dan menandai hasil pemilihan terburuk koalisi tersebut sejak sempat kehilangan kekuasaan pada 2009. Mereka pun kekurangan 233 kursi untuk meraih suara mayoritas di Parlemen.

"Pemilihan umum ini sangat sulit bagi kami," kata Ishiba yang tampak muram kepada TV Tokyo, dilansir dari Channel News Asia, Senin, 28 Oktober 2024.

Keiichi Ishii dari Komeito, yang mengambil alih sebagai pemimpin baru partai tersebut bulan lalu, kalah di distriknya.

Pemenang terbesar malam itu, oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ), memperoleh 148 kursi, naik dari 98 kursi sebelumnya, karena para pemilih menghukum partai Ishiba atas skandal pendanaan dan inflasi.

Hasilnya dapat memaksa partai-partai untuk membuat kesepakatan pembagian kekuasaan yang tidak jelas untuk berkuasa, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik karena negara tersebut menghadapi hambatan ekonomi dan situasi keamanan yang menegangkan di Asia Timur.

"Ini bukan akhir, tetapi awal," kata pemimpin CDPJ Yoshihiko Noda dalam konferensi pers.

Noda menambahkan, partainya akan bekerja sama dengan partai-partai oposisi lainnya untuk mengupayakan perubahan pemerintahan.

Ishiba sebelumnya mengatakan bahwa ia akan menunggu hingga hasil akhir sebelum mempertimbangkan kemungkinan koalisi atau kesepakatan pembagian kekuasaan lainnya.

Perdana menteri telah menyerukan pemilihan umum dadakan segera setelah terpilih menjadi ketua partai bulan lalu, dengan harapan memenangkan mandat publik untuk jabatan perdana menterinya.

Pendahulunya, Fumio Kishida, mengundurkan diri setelah dukungannya turun akibat kemarahan atas krisis biaya hidup dan skandal yang melibatkan sumbangan yang tidak tercatat kepada anggota parlemen.

Pemilihan umum juga berlangsung sembilan hari sebelum para pemilih di Amerika Serikat -,sekutu terdekat Jepang,- menuju tempat pemungutan suara dalam pemungutan suara yang tidak dapat diprediksi lainnya.

Kegelisahan pasar

Nilai mata uang Jepang, Yen jatuh ke level terendah dalam tiga bulan dan saham Jepang diperkirakan akan turun. Sementara, imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang terlihat meningkat karena investor bereaksi terhadap ketidakpastian.

"Penilaian pemilih terhadap blok penguasa lebih keras dari yang diharapkan," kata Saisuke Sakai, ekonom senior di Mizuho Research and Technologies.

"Ketidakpastian atas kelangsungan pemerintahan telah meningkat, dan pasar saham kemungkinan akan bereaksi besok dengan aksi jual, terutama di kalangan investor asing,” ucap Sakai.

LDP telah memegang mayoritas langsung sejak kembali berkuasa pada tahun 2012 setelah masa pemerintahan oposisi yang singkat. Partai ini juga sempat kehilangan kekuasaan pada 1993, ketika koalisi tujuh partai oposisi membentuk pemerintahan yang bertahan kurang dari setahun.

Partai-partai yang lebih kecil, seperti Partai Demokratik untuk Rakyat (DPP) atau Partai Inovasi Jepang, kini dapat menjadi kunci untuk membentuk pemerintahan.

DPP memenangkan 28 kursi dan Partai Inovasi Jepang 38 kursi, menurut NHK. Namun, keduanya mengusulkan kebijakan yang bertentangan dengan garis LDP.

Ketua DPP Yuichiro Tamaki tidak mengesampingkan beberapa kerja sama dengan koalisi yang dipimpin LDP, tetapi ketua Partai Inovasi Nobuyuki Baba menolak gagasan tersebut.

DPP menyerukan pemotongan setengah pajak penjualan Jepang sebesar 10 persen hingga upah riil naik, sebuah kebijakan yang tidak didukung oleh LDP, sementara Partai Inovasi telah berjanji untuk memberlakukan aturan donasi yang lebih ketat untuk membersihkan politik.

"DPP pada akhirnya berfokus untuk membuat negara ini lebih baik dan memastikan sumber daya keuangan dialokasikan dengan lebih tepat, jadi itulah mengapa saya memutuskan untuk memilih mereka," kata Keisuke Yoshitomi, seorang pekerja kantoran berusia 39 tahun, setelah memberikan suaranya di sebuah tempat pemungutan suara di Tokyo.

Perdebatan politik juga bisa menjadi masalah bagi Bank Jepang (BOJ) jika Ishiba memilih mitra yang lebih suka mempertahankan suku bunga mendekati nol ketika bank sentral ingin menaikkannya secara bertahap.

Partai Inovasi menentang kenaikan suku bunga lebih lanjut, dan pemimpin DPP mengatakan BOJ mungkin tergesa-gesa dalam menaikkan suku bunga, sementara bank sentral ingin secara bertahap menghentikan stimulus moneter besar-besaran Jepang selama beberapa dekade.

"Dengan lanskap politik yang lebih cair, mendorong kebijakan ekonomi yang mencakup kenaikan pajak, seperti untuk mendanai pengeluaran pertahanan, akan menjadi jauh lebih sulit," kata Masafumi Fujihara, profesor politik di Universitas Yamanashi.

"Tanpa pemerintahan yang kuat, akan lebih sulit bagi BOJ untuk menaikkan suku bunga dan mengendalikan yen yang lemah,” pungkas Fujihara.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Fajar Nugraha)