KPU Sebut Kasus Pencatutan KTP Tanggung Jawab Paslon

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta ogah disalahkan atas kasus dugaan pencatutan identitas warga sebagai bentuk dukungan untuk bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Tanggung jawab disebut ada di pihak bakal paslon.

"Perkara mengenai bagaimana data tersebut diperoleh, itu menjadi tanggung jawab bakal pasangan calon," kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin, 19 Agustus 2024.

Ia menyebut KPU hanya bertugas menerima dan memeriksa data dukungan warga yang diserahkan Dharma-Kun. Sebagai penyelenggara, Astri menyebut KPU hanya memverifikasi data tersebut.

"Bukan kami yang mengumpulkan datanya, yang mengumpulkan datanya bakal paslon. Kami menerima saja," ujarnya.
 

Baca juga: Dharma-Kun Disebut Pasangan Boneka, Ridwan Kamil: Itu Tafsir

Menurut Astri, pihaknya sudah menyatakan sejumlah syarat dukungan warga dari Dharma-Kun tidak memenuhi syarat (TMS) dalam proses verifikasi.

Astri menduga pencatutan identitas warga disebabkan karena adanya penundaan input data antara yang ditampilkan dalam laman infopemilu dan data hasil verfikasi faktual yang sudah dilaksanakan.

"Di infopemilu itu kemungkinan masih data yang saat verifikasi administrasi statusnya MS (memenuhi syarat), namun ketika diverifikasi faktual ternyata TMS," terangnya.

Astri mengeklaim selama proses verifikasi selalu diawasi melekat jajaran Bawaslu Jakarta. Bahkan, saat tahap verifikasi administrasi, Bawaslu Jakarta juga sempat meminta uji petik yang akhirnya berujung pada keputusan TMS.

Sore ini, KPU Jakarta bakal menggelar pleno dan memutuskan nasib Dharma-Kun ihwal dapat tidaknya pasangan tersebut mendaftar sebagai bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta pada 27-29 Agustus mendatang. Tadi pagi, Astri menyebut pihaknya juga sudah mendapat saran perbaikan dari jajaran Bawaslu setelah terungkapnya pencatutan identitas dari warga.

"Yang pasti saran perbaikan dari Bawaslu akan kami tindaklanjuti secepat-cepatnya. Karena kan hari ini sudah harus penetapan," ungkapnya.