Wapres Sebut Digitalisasi Jadi Tantangan Eksternal dalam Dunia Ketenagakerjaan

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres), Ma'aruf Amin, mengungkapkan digitalisasi menjadi tantangan eksternal yang dihadapi dunia ketenagakerjaan. Selain digitalisasi, tantangan dunia kerja muncul dari faktor internal, seperti banyaknya angkatan kerja yang berpendidikan rendah atau bekerja di sektor informal.

"Digitalisasi membuat waktu kerja semakin cair dan fleksibel, tidak hanya mengubah cara bekerja, tetapi juga memunculkan sejumlah pekerjaan baru. Sesuatu yang kita tidak bayangkan sebelumnya seperti remote working memungkinkan kita menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan dari belahan dunia mana pun," ujar Wapres saat pembukaan acara Naker Fest 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.

Dia menyampaikan digitalisasi semakin meluas dan berkembang seiring dengan besarnya jumlah generasi Z yang memasuki pasar kerja. Tidak dapat dipungkiri, kata Ma'ruf, keunggulan generasi Z dalam penggunaan teknologi digital membawa perubahan budaya dan kebiasaan kerja lama.

"Budaya kerja yang semakin terbuka inilah yang kemudian menuntut pasar tenaga kerja untuk menjadi semakin kompetitif," tutur dia.

Melihat kompleksitas tantangan tersebut, mantan Rais Aam PBNU itu menilai reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia menjadi sebuah keniscayaan.

"Kita semua patut mengapresiasi upaya reformasi tata kelola pasar tenaga kerja melalui adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan penyederhanaan proses perizinan dan pemberian insentif bagi investasi, Undang-Undang Cipta Kerja akan menarik lebih banyak lagi investasi domestik dan asing," ujar dia.
 

Baca Juga: Menaker Dorong Digitalisasi Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran

Wapres Ma'ruf berharap peningkatan investasi ini akan membuka lebih banyak peluang bisnis baru dan memperluas bisnis yang sudah ada. Sehingga, dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Wapres Ma'ruf menambahkan perbaikan dari sisi penawaran juga terus dilakukan pemerintah melalui revitalisasi pelatihan vokasi, untuk mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pembangunan ribuan BLK Komunitas dan pelatihan vokasi online.

"Kita juga terus melakukan perbaikan terhadap mekanisme penentuan tingkat upah minimum yang adil, baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha, dan perbaikan layanan ketenagakerjaan seperti Sistem Informasi Pasar Kerja agar lebih terintegrasi secara nasional," ujar Wapres Ma'ruf.