Jokowi Tak Mau Ada Pemborosan Belanja Infrastruktur Digital

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin ada pemborosan belanja infrastruktur digital. Presiden ingin belanja dilakukan seefektif mungkin untuk percepatan digitalisasi di sisa waktu pemerintahan.

"Transformasi digital menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus betul-betul kita lakukan," ujar Presiden Jokowi membuka sidang di Istana Negara, Selasa, 9 Januari 2024.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. Presiden memberi pesan khusus pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas. 
 

Baca: Jokowi: Tidak Semua Data Pertahanan Bisa Dibuka Kayak Toko Kelontong

Kepala Negara menginstruksikan semua yang dibeli dapat menyederhanakan dan mengoptimalkan pelayanan. "Karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan," kata Presiden.

Azwar Anas juga diperintahkan Jokowi mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital dan mengonsolidasikan semua sistem dalam satu portal nasional. Presiden menekankan pentingnya keamanan digital.

"Saya minta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga ikut mendukung percepatan transformasi melalui Perum Peruri yang menjadi government technologi nasional," ucapnya.