Investasi SDM Syarat Mutlak Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta: Kunci kemajuan sebuah bangsa terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Investasi terhadap SDM harus terus ditingkatkan, sehingga akan mendukung semua program penguatan kualitas SDM yang sedang dan akan dilakukan.
 

baca juga: Pengembangan Kompetensi SDM Dorong Ekonomi Digital RI di Masa Depan

"Prasyarat Indonesia Emas 2045 itu ada tiga. Satu, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya manusia. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mencapai Indonesia Emas. Selain itu, untuk (mencapai) Indonesia Emas tentu perlu transformasi. Berubah kegiatan dari nilai tambah rendah menjadi nilai tambah lebih tinggi, dan dari upah minimum menjadi upah profesional yang lebih tinggi," papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilansir Infopublik.id, Kamis, 8 Agustus 2024.

Pemerintah menggalakkan berbagai program peningkatan kualitas SDM, salah satunya yakni Program Kartu Prakerja. Program tersebut merupakan inovasi Pemerintah dalam pengembangan SDM untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui pemberian bantuan pelatihan kepada masyarakat dengan pendekatan end-to-end digital dan mendorong public private partnership.

Sejak dilaksanakan dari 2020 hingga saat ini memasuki tahun kelima, total pendaftarnya telah mencapai lebih dari 56 juta pendaftar, dengan total penerima manfaat sebanyak 18 juta orang yang berasal dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.

Target pendapatan per kapita

Menurut Menko Airlangga, guna meraih visi Indonesia Emas itu diperlukan pendapatan per kapita sekitar USD29 ribu. Beberapa daerah di Indonesia, misalnya Jakarta memiliki pendapatan per kapita mencapai USD21 ribu, kemudian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah di atas USD17 ribu.

"Beberapa daerah lainnya bisa kita petakan, dan ini seperti yang dilakukan waktu penanganan pandemi covid-19 maupun inflasi. Jadi yang membedakan Indonesia dengan negara lain, kita punya solusi praktis yang negara lain tidak punya," tegas dia.

Dia menuturkan dengan menggunakan rumus ekonomi normal, penanganan inflasi itu hanya dengan menaikkan tingkat suku bunga, tetapi kita tidak, (melainkan dengan) kerja sama antar kepala daerah.

"Misalnya untuk mengendalikan inflasi volatile food, memindahkan (bahan pangan) dari daerah produsen ke daerah demand, juga tentang mengendalikan transportasi, pergudangan, dan ini dibahas secara detail dalam rapat rutin. Jadi kita sudah memperhatikan itu, ditambah lagi juga mempelajari untuk menurunkan (tingkat) kemiskinan ekstrim,” ungkap Menko Airlangga.