Harga Beras Dipastikan Tak Melambung Jelang Natal-Tahun Baru

Jakarta: Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan harga beras mulai stabil menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, berkat penguatan pasokan, pengawasan distribusi, serta langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah.

"Menjelang masa Natal dan tahun baru, pemerintah memastikan kestabilan harga pangan pokok strategis, terutama beras. Sampai awal November sudah ada 214 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 17 November 2025.

Dia menyebutkan jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras di tingkat konsumen terus meningkat bila dibandingkan pada awal Oktober lalu.

Arman menuturkan harga beras nasional menunjukkan tren stabil dengan ketersediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual sekitar Rp12 ribu per kilogram, sementara beras medium banyak ditemukan di kisaran Rp13 ribu per kilogram di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp14.900 per kilogram untuk beras premium dan Rp13.500 untuk medium, menandakan pasar mulai terkendali menjelang periode libur akhir tahun.

"Artinya sudah sesuai dan bahkan di bawah HET. Tapi kami ada membaca berita harga lagi naik, makanya kami turun ke lapangan. Kami langsung bersama Pak Wamen Pertanian, juga dengan Dirut Bulog," jelas dia.
 

Baca juga: Penyaluran Beras SPHP Tembus 603 Ribu Ton

 

Harga beras turun

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sampai minggu pertama November sudah ada 214 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras.

Apabila dibandingkan pada minggu pertama Oktober telah terjadi peningkatan 19,5 persen karena saat awal Oktober masih berada di angka 179 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras.

Selain itu masih ada 50 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras sampai minggu pertama November 2025. Ini mulai mengalami penurunan 18 Persen dibandingkan pada minggu pertama bulan lalu yang masih terdapat 61 kabupaten/kota.

"Dengan segala kerendahan hati, mewakili petani. Janganlah dizalimi petani kita. Ini untuk hajat hidup orang banyak. Jangan dipolitisasi, karena kalau pangan bermasalah, negara bisa bermasalah," tegas Amran.


(Ilustrasi. Foto: dok MI)
 

Peningkatan pengawasan Satgas Pengendalian Harga Beras

Lebih lanjut Amran mengatakan salah satu upaya kolaboratif yang dilaksanakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas tersebut adalah berupa peningkatan pengawasan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang dibentuk sejak 20 Oktober 2025.

Adapun pengawasan Satgas Pengendalian Harga Beras melibatkan Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog dan pemerintah daerah.

Di samping itu, pemerintah bersama Perum Bulog dalam mempersiapkan Natal dan tahun baru, akan memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di masing-masing daerah.

"Hal itu merupakan mitigasi dalam menjaga kestabilan harga beras tatkala ada peningkatan kebutuhan konsumsi," tutur Amran.