Penutupan Jalur Pendakian Gunung Semeru Diperpanjang Hingga Februari 2025

Malang: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memperpanjang masa penutupan jalur pendakian Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Penutupan jalur pendakian di gunung setinggi 3.676 mdpl itu bakal diperpanjang hingga Februari 2025.

Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, mengatakan sebelumnya pihaknya memberlakukan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Semeru terhitung pada 2-19 Januari 2025. Terbaru jadwal itu diperpanjang hingga 8 Februari 2025.

"Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akan memperpanjang penutupan pendakian Gunung Semeru hingga 8 Februari 2025," kata Rudi, Sabtu 18 Januari 2025.
 

Baca: Cuaca Ekstrem, Pendakian Gunung Semeru Ditutup Sementara Hingga 16 Januari 2025

Rudi menerangkan perpanjangan penutupan jalur pendakian ini diterapkan dengan mencermati kondisi cuaca saat ini. Selain itu juga dengan mempertimbangkan himbauan dari BMKG terkait cuaca ekstrem selama Januari 2025.

Rudi menambahkan keputusan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Serta untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung dari ancaman bencana alam yang dipicu oleh cuaca ekstrem. 

"Menteri Kehutanan Republik Indonesia menghimbau kepada seluruh calon pengunjung untuk mematuhi keputusan ini dan tidak melakukan aktivitas pendakian secara ilegal," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan jalur pendakian Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, resmi dibuka kembali saat libur Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Harga tiket pendakian gunung setinggi 3.676 mdpl ini bakal menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, mengatakan keputusan untuk membuka kembali jalur pendakian Gunung Semeru itu diambil berdasarkan hasil peninjauan langsung oleh Menteri Kehutanan dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada 23 Desember 2024 lalu. Selain itu juga berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait.