Kekayaan Laut Dinilai Belum Diberdayakan untuk Kepentingan Rakyat

Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Machfud Arifin, prihatin dengan kondisi keamanan laut Indonesia yang lemah, sehingga kekayaan laut Indonesia tidak diberdayakan untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat.

“Ini sungguh memprihatinkan buat kita semuanya, menggambarkan lemahnya kita dalam keamanan laut,” ujar Machfud saat Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dan Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II (Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin) itu mengungkapkan, Indonesia semestinya mampu mengelola sumber daya alam secara optimal demi kepentingan masyarakat. 

Ia mendorong, peran Kemenko Polkam dan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk menata kewenangan lembaga yang bertugas menjaga dan melindungi laut Indonesia.

“Sebenarnya kita cukup mampu mengelola SDA yang ada. Penting bagi kita untuk memberikan kepastian, karena percuma UU dibentuk kalau masih tidak bersinergi dengan kepentingan dan kewenangan lain,” ungkap Machfud.
 

Baca juga: Wamenko Polkam Sebut Bakamla Jadi Banci

Ia menegaskan, kasus-kasus pencurian kekayaan alam Indonesia harus segera dihentikan dan mendorong seluruh pihak agar bersama-sama menjaga kedaulatan negara demi kepentingan masyarakat.

“Jangan membiarkan bertahun-tahun. Sebentar lagi negaraa kita seratus tahun, tapi kita kecolongan terus untuk sumber daya alam. Padahal itu semua demi kedaulatan negara dan bangsa, untuk kemakmuran masyarakat kita,” paparnya.

Termasuk, kasus pencurian kekayaan alam seperti ikan, kayu log, nikel, timah hingga pasir yang dalam riwayat perjalanan Indonesia telah merugikan keuangan negara dan merusak lingkungan.

“Kekayaan alam kita sangat luar biasa, tadi disebutkan ada pencurian di laut mencapai Rp40 triliun. Ada juga tahun 2011 saat larangan ekspor kayu log, ada tumpukan kayu log yang ada di China cukup besar. Itu yang ketahuan, belum lagi yang tidak ketahuan,” terang dia.