229 Sapi di Bandung Barat Terpapar PMK

Bandung: Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Bandung Barat kembali merebak diduga akibat penularan dari wilayah pusat wabah PMK seperti daerah Jatim dan wilayah Jabar bagian timur seperti Tasikmalaya dan Garut.

Data Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan), sepanjang Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 sudah ada 229 sapi yang terpapar PMK. Dari jumlah itu, empat ekor sapi mati tak tertolong dan 10 ekor di antaranya dipotong paksa. 

Kepala Bidang Keshatan Hewan (Keswan) Dispernakan Bandung Barat, Acep Rohimat, membenarkan peningkatan kasus PMK disebabkan adanya lalu lintas hewan ternak dari pusat-pusat wabah tidak bisa dibendung masuk Bandung Barat. 

"Betul kasusnya naik lagi, sudah ada 229 ekor sapi terpapar. Kebanyakan yang terpapar itu sapi baru tiba dari Jawa, karena kemungkinan sekarang peternak mulai penggemukan untuk persiapan Idul Adha," kata Acep, Kamis, 9 Januari 2024.
 

Baca: Jateng Tingkatkan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Pihaknya telah berusaha untuk memperketat lalu lintas ternak dari daerah yang terjangkit wabah PMK. Namun para bandar ternak kerap kucing-kucingan sehingga lolos dari pengawasan.

"Pembatasan lalu lintas ternak sudah kita perketat sejak dulu. Tapi para bandar selalu bandel karena ingin cari untung," jelasnya. 

Untuk mencegah lebih banyak hewan yang tertular, pihaknya telah menyebarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh peternak untuk melakukan base security atau pemisahan terhadap hewan yang sakit sebagai bentuk antisipasi PMK. 

"Sudah kita minta peternak untuk memisahkan hewan sakit dan hewan baru datang dengan yang lama. Kemudian pembersihan kandang dan sekitarnya serta batasin lalu lintas hewan," ungkapnya.

Lebih jauh, Pemkab Bandung Barat sejauh ini belum menyediakan vaksin PMK, pihaknya justru menganjurkan kepada para peternak untuk menyediakan vaksin secara mandiri. 

"Jadi mereka (peternak) mengadakan sendiri, kalau ada kita bantu untuk aplikasinya. Bagi peternak yang 1-2 ekor saat ini kita lagi pengajuan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.