BTN Buka Akses Pembiayaan Rumah bagi Pekerja Informal, Ini Kata Danantara

Pasuruan: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan posisinya sebagai bank utama pembiayaan perumahan rakyat di Indonesia. Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan 142.743 unit KPR Sejahtera FLPP, atau setara 81,8 persen dari total nasional sebanyak 188.434 unit yang disalurkan seluruh bank pelaksana.

Capaian tersebut menandai peran strategis BTN dalam menopang program pemerintah di sektor perumahan rakyat. Dengan penyerapan lebih dari empat perlima porsi nasional, BTN menjadi tulang punggung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah dan upaya percepatan penurunan backlog perumahan di seluruh wilayah Indonesia.

Di tengah capaian yang impresif tersebut, Komisaris Independen Danantara Asset Management (DAM), Agus Sugiarto, menegaskan pentingnya agar pertumbuhan penyaluran BTN tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta memastikan tepat sasaran.

Agus menyampaikan hal tersebut saat meninjau proyek perumahan bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur, bersama jajaran BTN. Ia menilai keberhasilan BTN menyalurkan KPR subsidi secara masif harus berjalan seiring dengan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan validasi penerima manfaat.

"Capaian BTN dalam menyalurkan lebih dari 140 ribu rumah subsidi hingga kuartal III-2025 merupakan hasil kerja luar biasa. Keberhasilan ini perlu diimbangi dengan penerapan GCG yang kuat, agar setiap rumah yang dibiayai benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan memberi dampak sosial yang nyata," ujar Agus, dikutip Rabu, 15 Oktober 2025.

Akses pembiayaan bagi pekerja informal

Agus juga menyoroti langkah BTN yang membuka akses pembiayaan bagi pekerja informal dan wirausaha kecil sebagai inovasi penting dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Ia menilai, inovasi tersebut perlu terus diikuti dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat.

"Inovasi BTN dalam menjangkau sektor informal sangat positif, tetapi tata kelola dan pengawasan tetap perlu diperkuat agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan," tambah dia.

Komisaris Independen DAM, Haryo Baskoro Wicaksono, menilai pentingnya penyempurnaan berkelanjutan terhadap skema KPR Sejahtera FLPP agar penyaluran pembiayaan dapat semakin cepat, efisien, dan tepat sasaran. Ia menekankan optimalisasi desain skema subsidi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri perumahan nasional serta mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Komisaris DAM, Bambang Sugeng Rakmono, menyoroti pentingnya arah kebijakan pembiayaan perumahan ke depan yang lebih berwawasan lingkungan dan berprinsip pembangunan berkelanjutan (green housing). Menurutnya, integrasi aspek keberlanjutan dalam pembiayaan hunian akan memperkuat peran sektor perumahan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon dan pembangunan nasional yang ramah lingkungan.