Resolusi Akses Makanan Bergizi Anak Usulan Indonesia Diadopsi Dewan HAM PBB

Jenewa: Indonesia berhasil mendorong adopsi resolusi tentang akses anak terhadap makanan bergizi dalam Sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Selasa, 6 Oktober 2026.

Resolusi berjudul Enhancing equal access of children to adequate nutritious food tersebut disepakati oleh seluruh anggota Dewan HAM PBB. Adopsi resolusi juga mendapat dukungan dari lebih dari 80 negara dari berbagai kawasan.

Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Kamis,8 Oktober 2026, Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda bergabung bersama Indonesia dalam kelompok pengusul (core group) resolusi tersebut.

Adopsi resolusi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB berdiri, terdapat resolusi yang secara khusus mengangkat isu akses anak terhadap makanan bergizi.

Melalui resolusi tersebut, negara-negara didorong memperkuat kebijakan dan program untuk memastikan semua anak memperoleh makanan bergizi secara setara.

Salah satu fokus resolusi adalah penyediaan makanan bergizi di sekolah. Upaya tersebut dinilai tidak hanya mendukung kesehatan anak, tetapi juga proses belajar dan perkembangan mereka.


Delegasi Indonesia di Dewan HAM PBB. Foto: PTRI Jenewa

Resolusi itu juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, perlindungan anak dalam situasi konflik dan keadaan darurat kemanusiaan, serta penguatan kerja sama internasional.

Kerja sama tersebut terutama diarahkan untuk membantu negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam menangani malnutrisi.

Pemenuhan gizi anak menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia. Saat ini, ratusan juta anak di berbagai negara masih mengalami kekurangan gizi yang dapat berdampak terhadap pertumbuhan, proses belajar, serta pemenuhan hak-hak anak lainnya.

Peran Indonesia

Keberhasilan adopsi resolusi tersebut tidak lepas dari peran aktif Indonesia selama proses perundingan. Indonesia mengedepankan dialog dan berupaya menjembatani berbagai pandangan negara anggota Dewan HAM PBB.

Upaya tersebut membuat resolusi dapat diterima seluruh anggota Dewan HAM PBB tanpa keberatan.

Adopsi resolusi ini memperkuat kontribusi Indonesia dalam mendorong pemajuan hak anak serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat internasional.

Resolusi tersebut juga menegaskan pentingnya melihat pemenuhan gizi anak sebagai agenda bersama yang membutuhkan komitmen dan langkah nyata di tingkat nasional, sekaligus dukungan melalui kerja sama internasional.

Pencapaian tersebut turut memperkuat peran Indonesia di Dewan HAM PBB. Saat ini, Indonesia dipercaya memegang Presidensi Dewan HAM PBB, dengan mandat untuk mendorong dialog, kerja sama, dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat global.