Setelah Gibran Mengundurkan Diri, Begini Tahapan Pemilihan Wapres Baru

Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Penyerahan surat tersebut menjadi dasar untuk menindaklanjuti proses pengunduran diri dan pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. MPR nantinya meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon pengganti Gibran beserta dokumen persyaratan pencalonan.

Berdasarkan regulasi, Presiden Prabowo punya waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama pengganti Gibran. Yusril mengatakan MPR akan menggelar pemilihan setelah menerima pengajuan dua nama dari Presiden. Proses tersebut harus dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan konstitusi.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," kata Yusril.

Lantas, bagaimana tahapan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya?

Tahapan Penggantian Wakil Presiden

Ketentuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Proses pemilihan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh Presiden. Kepala Negara terlebih dahulu harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.

Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui dalam pengisian jabatan tersebut, yakni:

1. Wakil Presiden menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis kepada MPR.
2. Setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari.
3. Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
4. MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden dalam sidang paripurna.
5. Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan sebelum pemilihan berlangsung.
6. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
7. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR menggelar pemilihan ulang satu kali.
8. Jika hasil pemilihan ulang tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berhak menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.
9. Wakil presiden terpilih kemudian dilantik oleh MPR sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pengisian jabatan wakil presiden tidak cukup hanya melalui penyampaian surat pengunduran diri. Ada tahapan konstitusional yang harus dijalankan hingga MPR menetapkan dan melantik pejabat pengganti.