BGN Prioritaskan MBG di Daerah 3T dan Stunting Tinggi

Kepala BGN Sudaryono. Foto: dok. Humas BGN.

BGN Prioritaskan MBG di Daerah 3T dan Stunting Tinggi

Gabriella Thesa Widiari • 20 November 2026 09:06

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah terpencil, daerah terluar, serta kawasan dengan angka stunting tinggi. Kebijakan ini untuk memastikan intervensi pemenuhan gizi menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini belum terlayani.

"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," kata Kepala BGN Sudaryono, dilansir dari Antara, Jumat, 20 November 2026.

Sudaryono menjelaskan pemerintah perlu memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya terpusat di wilayah yang mudah diakses. Pemerataan jangkauan dinilai penting agar program tersebut memberikan dampak optimal bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain memperluas cakupan wilayah, BGN juga terus memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Pembenahan ini dilakukan guna menjamin penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta berjalan sesuai ketentuan.

Sejumlah langkah pengawasan kini diperketat, mulai dari kewajiban pelaporan penggunaan dana harian hingga peningkatan kontrol terhadap operasional dapur. BGN juga tengah menyiapkan pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.

"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," ujar Sudaryono.


Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: dok. Humas BGN. 

Ia menyebut berbagai pembenahan itu merupakan bagian dari penguatan tata kelola baru yang dinamakan MBG 2.0. Melalui skema ini, BGN ingin membuka ruang agar publik dapat turut memantau dan mengontrol penggunaan anggaran negara.

"Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," ucap Sudaryono.

(Gabriella Thesa Widiari)