Kongres Diaspora Indonesia di Malaysia 2026: Sinergi dan Kebijakan Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia sukses menyelenggarakan Kongres Diaspora Indonesia di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, pada 24 Oktober 2026 (Foto:Dok.Ist)

Kongres Diaspora Indonesia di Malaysia 2026: Sinergi dan Kebijakan Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

Rosa Anggreati • 9 November 2026 17:29

Kuala Lumpur: Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia sukses menyelenggarakan Kongres Diaspora Indonesia pada 24 Oktober 2026, di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia. 

Kongres tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan komunitas diaspora dalam mendukung diplomasi, perlindungan, dan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Mengingat Malaysia merupakan negara dengan sebaran diaspora Indonesia terbesar, mencapai 3,5 juta orang dari total 6-8 juta diaspora secara global, maka peran strategis diaspora di Malaysia menjadi sangat krusial. Kongres ini menjadi wadah penting untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari diplomasi sosial budaya, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), hingga perumusan kerangka kebijakan nasional terkait diaspora.
 


Kongres menghadirkan tiga narasumber utama yang memberikan wawasan mendalam terkait peran dan kebijakan diaspora:

1. Sinergi KBRI dan Komunitas Diaspora dalam Perlindungan dan Diplomasi

Fery Iswandy selaku Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya (Pensosbud) KBRI Kuala Lumpur, menekankan pentingnya peran aktif diaspora, termasuk mahasiswa, sebagai mitra komunitas KBRI. Beliau memaparkan empat lingkup kerja Pensosbud: diplomasi publik, promosi budaya, sumber informasi resmi, dan penjangkauan/keterlibatan komunitas.

Selain itu, ditekankan pula kewajiban bagi seluruh diaspora untuk lapor diri secara daring melalui portal resmi (peduliwni.kemlu.go.id). Lapor diri ini sangat penting agar KBRI dapat memberikan perlindungan maksimal jika terjadi suatu masalah. Mahasiswa dan diaspora diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial budaya dan menjadi saluran informasi bagi kepengurusan organisasi masyarakat.

2. Kerangka Kebijakan Nasional dan Optimalisasi Kontribusi Diaspora

Diplomat Direktorat Urusan Diaspora Kementrian Luar Negeri RI Yomi Eka Putra memaparkan arah kebijakan nasional terkait diaspora, khususnya rencana pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Diaspora. Perpres ini dirancang sebagai instrumen koordinasi nasional lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk menciptakan ekosistem kebijakan yang terpadu.
 

Beberapa poin penting dari kerangka kebijakan tersebut meliputi:

• Empat Sektor Prioritas Diaspora: Riset dan inovasi; bisnis, investasi, dan perdagangan; seni, budaya, sosial, olahraga; serta tenaga kerja terampil dan pengembangan talenta.

• Satu Data Diaspora (SDD) dan Nomor Induk Diaspora (NID): Akan dibangun sistem pendataan terintegrasi (SDD) di mana diaspora yang mendaftar akan mendapatkan Unique Identifier berupa NID. NID ini akan menjadi rujukan administratif dalam pemberian fasilitas, manfaat, dan kemudahan bagi diaspora oleh berbagai K/L terkait.

• Pemberdayaan Lintas Sektor: Pemberdayaan diaspora tidak diwajibkan mendaftar di SDD, melainkan difokuskan pada potensi, kompetensi, dan kebutuhan pembangunan nasional, dengan melibatkan berbagai K/L seperti Kementerian Imigrasi, Kemenkumham, Kemendagri, OJK, ATR/BPN, Kemenaker, dan BRIN. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi diaspora menuju Indonesia Emas 2045.

3. Peran Generasi Muda dalam Advokasi dan Kesadaran Sosial

Hilmi Azmi menyoroti peran penting generasi muda dalam membangun kesadaran (awareness) terhadap isu-isu sosial melalui media sosial. Ia menekankan perlunya instrumen masyarakat, seperti PPI Malaysia, untuk menjaga stabilitas suatu isu agar dapat terus diadvokasikan hingga mendapatkan penyelesaian.

Kongres Diaspora Indonesia di Malaysia 2026 diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengkonsolidasikan kekuatan diaspora, mendorong kolaborasi aktif, dan mendukung perumusan kebijakan yang inklusif demi kemajuan Indonesia.

(Rosa Anggreati)