Anggota DPR Thomas Massie Ajukan Resolusi Pemakzulan Menhan AS Pete Hegseth

Washington: Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Thomas Massie, kembali mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Senin, 9 November 2026.

Massie mengajukan resolusi tersebut melalui prosedur istimewa (privileged procedures) yang mengharuskan pimpinan DPR menjadwalkan pemungutan suara dalam dua hari kerja legislatif.

Namun, pimpinan DPR AS juga dapat berupaya menunda pembahasan dengan mengajukan mosi penangguhan yang disahkan melalui suara mayoritas sederhana.

Mengutip dari Anadolu, Massie menuduh Hegseth melakukan delapan rangkaian pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemakzulan, termasuk melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres, melemahkan perlindungan warga sipil, dan melakukan pembunuhan di luar proses hukum.

Resolusi tersebut bertujuan mencopot Hegseth dari jabatannya sekaligus melarangnya menduduki jabatan federal pada masa mendatang.

Delapan pasal pemakzulan itu memuat sejumlah tuduhan terkait peran Hegseth dalam operasi militer AS di Iran, Yaman, dan Venezuela. Tuduhan lainnya menyangkut pengawasan militer, korban sipil, serta kebebasan berpendapat.

Tiga pasal pertama menuduh Hegseth melanggar Undang-Undang Kewenangan Perang 1973. Ia dituding mengarahkan operasi militer AS terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres dan melanjutkan konflik meskipun Kongres berupaya menarik pasukan Amerika.

Pasal keempat menuduh Hegseth melemahkan mekanisme perlindungan untuk mencegah jatuhnya korban sipil dalam operasi militer. Tuduhan itu merujuk pada serangan AS terhadap Sekolah Dasar Shajarah Tayyebeh di Minab, Iran, yang dilaporkan menewaskan lebih dari 150 warga sipil, termasuk sekitar 120 anak sekolah, sebagian besar perempuan berusia 12 tahun ke bawah.

Pasal kelima berkaitan dengan serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam perdagangan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur. Serangkaian serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 243 orang.

Pasal keenam menuduh Hegseth membungkam kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi. Tuduhan itu berkaitan dengan tindakan balasan terhadap Senator Mark Kelly, seorang pensiunan kapten Angkatan Laut AS, setelah Kelly ikut serta dalam sebuah video yang mengingatkan personel militer bahwa mereka berhak menolak perintah yang melanggar hukum.

Hegseth Tak Khawatir

Pasal ketujuh menyoroti operasi militer pada Januari lalu yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Massie menuduh Hegseth mengarahkan operasi militer tanpa persetujuan terhadap negara berdaulat. Operasi tersebut disebut mengakibatkan sedikitnya 83 orang tewas dan tujuh warga AS menjadi korban.

Pasal terakhir menuduh Hegseth mengarahkan kampanye militer ilegal di Yaman yang dikenal sebagai Operasi Rough Rider. Operasi tersebut diduga melibatkan lebih dari 1.100 serangan selama sekitar 52 hari pada 2025.

Sebelumnya pada Senin, Hegseth menepis kekhawatiran mengenai upaya pemakzulan terhadap dirinya. Ia mengatakan tidak mengkhawatirkan langkah Massie yang berupaya memaksakan pemungutan suara di DPR untuk mencopotnya dari jabatan.

“Kami tidak khawatir dengan pemakzulan. Kami akan menggelar konferensi pers besok pagi mengenai hal itu,” kata Hegseth kepada wartawan ketika ditanya apakah ia memiliki dukungan yang cukup dari anggota Partai Republik untuk menggagalkan pasal-pasal pemakzulan tersebut.

Sementara itu, Pemimpin Minoritas DPR AS Hakeem Jeffries menyatakan mendukung upaya pemakzulan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung resolusi yang diajukan Massie.

Baca juga: Demokrat Dukung Upaya Pemakzulan Menhan AS Pete Hegseth