Menko Airlangga Pimpin Penandatanganan Indonesia-EU CEPA pada 21 November 2026

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha. Foto: Metrotvnews.com/Andika Fauzan Azhari

Menko Airlangga Pimpin Penandatanganan Indonesia-EU CEPA pada 21 November 2026

Andika Fauzan Azhari • 16 November 2026 13:40

Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan penandatanganan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA) akan dilaksanakan di Brussels pada 21 November 2026.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, agenda strategis ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga serta melibatkan sejumlah menteri, seperti Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Investasi & Hilirisasi Rosan Roeslani.

"Delegasi Indonesia pada tanggal 21 akan dipimpin oleh Pak Menko langsung. Lalu karena ada dua kesepakatan yang akan ditandatangani, maka selain Menteri Perdagangan yang akan menandatangani Indonesia-EU CEPA, Bapak Rosan selaku Menteri Investasi juga akan melakukan penandatanganan Investment Protection Agreement (IPA)," ujar Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Ia menjelaskan penandatanganan ini menjadi batu loncatan penting agar Indonesia dan Uni Eropa bisa segera memanfaatkan seluruh kesepakatan kerja sama ekonomi yang ada. Setelah proses penandatanganan di Brussels selesai, dokumen perjanjian akan langsung masuk ke tahap proses ratifikasi di parlemen masing-masing negara.

Terkait durasi ratifikasi di pihak Uni Eropa, Ia menyebut hal itu bergantung pada dinamika politis parlemen setempat meski secara politis kesepakatan ini telah diputuskan untuk segera diimplementasikan.


(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Amankan kepentingan padat karya dan UMKM

Johni menekankan kerja sama Indonesia-EU CEPA dirancang untuk memberikan perlindungan dan keuntungan nyata bagi pelaku usaha di dalam negeri. Pemerintah berupaya memastikan akses pasar ke kawasan Eropa terbuka lebar bagi sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Melalui I-EU CEPA ini paling tidak kita berhasil mengamankan kepentingan nasional, khususnya untuk industri padat karya dan UMKM yang melakukan kegiatan eksportasi ke wilayah Uni Eropa," tambah Johni.

Dengan rampungnya tahapan penandatanganan bulan ini, pemerintah berharap proses ratifikasi dapat berjalan lancar sehingga perjanjian dagang tersebut berpeluang mulai dimanfaatkan pada 2027. 

(Eko Nordiansyah)