Partai Oposisi Afrika Selatan Desak ICC Tangkap Putin Jika Hadir di KTT BRICS

Johannesburg: Partai oposisi utama Afrika Selatan, Aliansi Demokrat (DA), mendesak Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk memaksa pemerintahnya menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin ketika menghadiri KTT BRICS di Johannesburg pada akhir bulan Agustus.

Partai DA diketahui telah mengajukan surat permohonan ke pengadilan untuk memastikan Pemerintah Afrika Selatan menghormati kewajibannya dan menyerahkan Putin ke ICC. Sebelumnya, ICC pun telah mengeluarkan surat perintah untuk penangkapan Putin di bulan Maret.

"Presiden Putin dituduh oleh ICC bertanggung jawab atas kejahatan perang mendeportasi dan memindahkan anak-anak yang melanggar hukum, dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia berdasarkan Pasal 8(2)(a)(vii) dan 8(2)(b)(viii) dari Statuta Roma," kata DA dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 31 Mei 2023.

Sikap tegas dari partai oposisi Afrika Selatan ini muncul setelah Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan memberikan kekebalan diplomatik kepada pejabat asing yang akan menghadiri pertemuan menteri luar negeri BRICS pekan ini. Salah satu pejabat asing yang diberikan kekebalan diplomatik ini ialah Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Lavrov merupakan perwakilan dari Rusia yang akan menghadiri pertemuan menteri luar negeri BRICS di Cape Town di awal Juni mendatang. Hal ini lantaran Rusia merupakan sekutu dekat Afrika Selatan dan kedua negara itu sama-sama termasuk anggota BRICS.

Namun, kepala diplomasi publik di Departemen Hubungan dan Kerja Sama Internasional Afrika Selatan (DIRCO), Clayson Monyela, memastikan bahwa pemberian kekebalan diplomatik tersebut merupakan prosedur standar yang dilakukan Afrika Selatan untuk semua bentuk konferensi internasional.

Kekebalan itu, kata dia, hanya diberikan untuk konferensi dan bukan kepada individu tertentu. Dengan begitu, pemberian kekebalan tidak akan memengaruhi surat perintah ICC.

"Kekebalan ini tidak mengesampingkan surat perintah yang telah dikeluarkan oleh pengadilan internasional mana pun terhadap peserta konferensi mana pun," tulis Monyela di Twitter.

Lebih lanjut, Partai DA juga mengungkapkan tujuan mereka mengajukan surat permohonan itu ke pengadilan ialah untuk mencegah terulangnya kembali insiden tahun 2015. Pada saat itu, mantan Presiden Sudan Omar Al-Bashir yang dicari oleh ICC menghadiri pertemuan puncak AU di Afrika Selatan, tetapi dia tidak ditangkap.

"DA sedang mencari perintah deklaratif ini untuk memastikan bahwa tidak ada ambiguitas hukum yang berkaitan dengan prosedur yang harus diikuti serta kewajiban yang ditempatkan pada negara, jika Presiden Putin menginjakkan kaki di Afrika Selatan," tulis pernyataan itu. (Arfinna Erliencani)