Tiongkok Tegaskan Taiwan Tak Berhak Bergabung dengan PBB

Beijing: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Selasa, 5 September 2023, menegaskan kembali bahwa Taiwan tidak memiliki alasan atau hak untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi internasional lainnya yang memerlukan status kenegaraan.

Dilaporkan bahwa pihak berwenang Taiwan mengajukan 4 permohonan partisipasi ke PBB. Taiwan juga menyatakan bahwa mereka akan menyertakan "sekutu diplomatik" untuk bersama-sama menyerahkan surat bersama kepada Sekretaris Jenderal PBB, untuk memintanya memperbaiki interpretasi PBB yang salah terhadap Resolusi UNGA 2758.

Menanggapi hal tersebut, jubir Kemenlu Tiongkok Mao Ning angkat bicara, dengan mengatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Terlepas dari fakta dan dasar hukum tersebut, otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) Taiwan telah 'mengganggu' Resolusi UNGA 2757.

Mao mengatakan tindakan DPP jelas menentang prinsip Satu Tiongkok yang diakui secara internasional dan menyebarluaskan kebohongan demi mengejar kemerdekaan Taiwan. Bentuk provokasi separatis yang sangat berbahaya. 

Berdasarkan sesi ke-26 Majelis Umum, PBB mengadopsi Resolusi 2758 dengan mayoritas suara pada tanggal 25 Oktober 1971, dengan keputusan untuk mengembalikan semua haknya atas Republik Rakyat Tiongkok dan mengakui perwakilan pemerintahnya sebagai satu-satunya perwakilan sah. 

Untuk segera mengusir perwakilan pemerintah Taiwan dari tempat yang didudukinya secara tidak sah, Mao mengatakan bahwa selanjutnya akan ada usulan perwakilan ganda yang diajukan AS dan beberapa negara lain untuk mempertahankan kursi Taiwan di PBB.

Satu Tiongkok

"Resolusi UNGA 2758 secara politis, legal dan prosedural telah menyelesaikan masalah keterwakilan seluruh Tiongkok termasuk Taiwan di PBB. Resolusi ini menegaskan hanya satu kursi yang mewakili Tiongkok di PBB. Tidak ada isu mengenai Dua Tiongkok, atau Satu Tiongkok, Satu Taiwan,” papar Mao, dikutip dari Xinhua, Rabu, 6 September 2023.

Resolusi UNGA 2758 telah dipatuhi oleh PBB dan sejumlah organisasi internasional lainnya. Mao menambahkan, berdasarkan prinsip Satu Tiongkok, 182 negara telah resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. 

Prinsip Satu Tiongkok selama ini menjadi norma yang diakui secara universal dalam hubungan internasional dan menjadi konsensus umum di komunitas internasional.

"Masalah apa pun mengenai partisipasi wilayah Taiwan dalam kegiatan organisasi internasional harus ditangani berdasarkan kerangka prinsip satu Tiongkok. Taiwan tidak punya dasar, alasan, pun hak untuk bergabung dengan PBB atau organisasi internasional lain yang memerlukan status kenegaraan," tegas Mao.

Sekali lagi, Mao menekankan kedua sisi selat Taiwan adalah milik Tiongkok, dan Taiwan sendiri adalah bagian dari Tiongkok meski kedua belah pihak sudah lama berselisih secara politik. Namun kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Tiongkok tak pernah pecah. Ini adalah status quo dari isu Taiwan. (Hillary Sitohang)