Pemerintah Tekankan Ekonomi Biru Demi Prinsip Berkelanjutan

Jakarta: Pemerintah menekankan pentingnya ekonomi biru agar prinsip berkelanjutan semakin mendominasi di setiap rancangan rencana pembangunan Indonesia ke depan. Harapannya dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Sebagai upaya memastikan rencana pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menggelar seminar Penguatan Tata Kelola Kelautan Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan seminar bertujuan untuk menekankan pentingnya ekonomi biru agar prinsip berkelanjutan semakin mendominasi di setiap rancangan rencana pembangunan Indonesia ke depan.

"Jadi state of mind kita harus berbeda. Jangan dilihat pulau-pulau itu dipisahkan oleh lautan, tetapi kita memiliki lautan yang luas dan didalamnya ada pulau. Mengoptimalkan ekonomi biru menjadi bagian dalam transformasi ekonomi, salah satunya dengan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru," ujar Suharso, dalam keterangan resmi, Kamis, 10 Agustus 2023.

Adapun sektor maritim berperan penting dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pembangunan sektor maritim diharapkan tidak hanya mencakup penguatan keamanan laut saja, tetapi juga menerapkan ekonomi kelautan berkelanjutan.

Selain fokus pada pemanfaatan sektor maritim untuk meningkatkan kontribusi moneter, RPJPN 2025-2045 juga perlu memerhatikan keberlanjutan sumber daya kelautan. Dalam hal ini, pembangunan maritim menjadi prioritas pembangunan di masa depan.

"Saat ini, Indonesia sudah dalam jalan panjang untuk membangun ekonomi maritim yang pesat, memiliki kekuatan maritim yang kokoh, dan peradaban maritim yang kuat," jelas Suharso.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi kelautan memerlukan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi biru, sangat penting memperkuat kapasitas negara dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan inovasi sumber daya berbasis laut yang berkelanjutan.

Hal itu tentunya melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan digital transformasi seperti tercantum dalam National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP). Melalui kelompok kerja Blue Innovation, NBAAP meningkatkan kapasitas, mempromosikan inovasi, dan memastikan inklusivitas gender dalam industri berbasis laut.

"Dengan fokus pada mata pencaharian, pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi yang adil bagi semua pemangku kepentingan untuk mempertahankan persyaratan pembangunan ekonomi biru," tutup Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Mochammad Firman Hidayat.