BI Harap Penggunaan QRIS Sampai ke Pelosok Daerah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menginginkan penggunaan QRIS (Quick Response Indonesian Standard) bisa sampai ke pelosok daerah di Indonesia mengingat sistem pembayaran digital tersebut dinilai sangat memudahkan transaksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"QRIS merupakan inovasi BI yg pada dasarnya mencari segmen untuk menjawab kebutuhan pembayaran dengan biaya paling murah," kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dicky Kartikoyono di Jakarta, dilansir Media Indonesia, Kamis, 13 Juli 2023.

Seperti dikatakan, sistem pembayaran digital tersebut selama ini sudah mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan sekalipun masih memerlukan kembali sosialisasi dan edukasi QRIS di berbagai daerah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Untuk meningkatkan penggunaan QRIS, Kantor Perwakilan BI di provinsi dan bank daerah setempat terus melakukan sosialisasi dan edukasi serta pengembangan penggunaan QRIS sehingga pada akhirnya masyarakat makin memahami dan menggunakan system pembayaran digital tersebut.

Dicky mengatakan, ke depan QRIS akan dikembangkan sebuah instrumen atau kanal pembayaran lebih luas lagi, seperti transfer hingga bisa sebagai alat untuk tarik dan setor uang.

Dia mencontohkan seorang TKI Malaysia mengirim sebagian pendapatan ke orangtua di pedalaman Kalimantan dan orangtua secara real time bisa langsung mengambil uang di ATM.

"BI sudah minta para pelaku industri untuk terus melakukan inovasi sehingga bisa memudahkan masyarakat untuk bertransaksi menggunakan sistem pembayaran digital dengan melibatkan pelaku industri," katanya.

BI berharap nantinya transaksi dengan uang digital bisa melewati transaksi tunai, mengingat dengan pembayaran tunai membutuhkan biaya tinggi seperti cetak dan mengedarkan uang.

Bila dilihat dari sistem keamanan dan keandalan, BI memastikan QRIS akan terjaga terus, fitur berkembang terus, dan melayani semua kebutuhan masyarakat sampai lapisan bawah. "Ini salah satu upaya BI mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang ada di pelosok-pelosok dan tergolong mikro kecil," katanya.

Volume transaksi QRIS pada Mei mencapai 184,3 juta, sementara dari Januari-Mei 2023 mencapai 744 juta transaksi dengan nominal Rp18,1 triliun. Sementara jumlah jasa penyedia pembayaran mencapai 97 yang terdiri atas 63 bank dan 34 nonbank.

Pengenaan tarif dipelajari

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia, Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat, mengatakan pihaknya akan mempelajari pengenaan tarif QRIS sebesar 0,3 persen bagi penyedia jasa pembayaran.

"Nah, ini nanti yang harus dilihat kembali," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat di Padang, Sumatra Barat, kemarin.

Ia menjelaskan, pada prinsipnya semangat dari metode pembayaran QRIS tersebut ialah untuk memudahkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau penyedia jasa pembayaran lainnya.

Menurutnya, yang perlu dipahami dalam memajukan perekonomian nasional ialah terkait dengan penawaran (supply) dan permintaan (demand) suatu produk.

Pemerintah saat ini terus berusaha agar permintaan di Tanah Air terus tinggi. Seiring dengan itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pengguna QRIS.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta Bank Indonesia (BI) menunda pemberlakuan biaya layanan QRIS bagi penyedia jasa pembayaran sebesar 0,3 persen.

Cak Imin mengatakan, meski biaya layanan itu dibebankan kepada penyedia jasa pembayaran, tidak menutup kemungkinan bakal berdampak kepada pelaku usaha, terutama UMKM dan para konsumen.