Senat AS Resmi Kukuhkan Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri

Washington: Senat Amerika Serikat (AS) mengukuhkan Marco Rubio sebagai menteri luar negeri pada hari pelantikan Trump. Pemungutan suara, yang dilakukan beberapa jam setelah upacara pelantikan Trump, menghasilkan suara bulat 99-0.

Keputusan Senat AS ini menjadikan Marco Rubio sebagai pejabat pertama dalam pemerintahan Donald Trump yang disetujui pada hari pelantikannya sebagai presiden.

“Pemungutan suara, yang dilakukan beberapa jam setelah upacara pelantikan Trump, menghasilkan suara bulat 99-0,” laporan Anadolu, Selasa 21 Januari 2025.

Rubio akan memangku jabatan tersebut di tengah berbagai krisis dan konflik global, termasuk perang Rusia melawan Ukraina serta perang yang sedang berlangsung di Gaza dan Lebanon yang melibatkan Israel.

Rubio, 53 tahun, pertama kali terpilih menjadi anggota Senat pada tahun 2010, dikenal karena sikap garis kerasnya terhadap Iran, Kuba, Venezuela, dan Tiongkok.

Namun, baru-baru ini, ia semakin dekat dengan kebijakan luar negeri Trump, dengan menyatakan dukungannya terhadap seruannya untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina, yang menurutnya telah mencapai "jalan buntu" dan "perlu diakhiri."

Rubio, pendukung setia Israel, secara konsisten telah mengambil posisi garis keras. Awal tahun ini, ia menuduh Presiden Joe Biden menarik perhatian "antisemit" di Partai Demokrat dengan mengkritik tindakan Israel di Gaza dan mendesak pemerintah untuk mencabut visa bagi mahasiswa asing yang terlibat dalam protes pro-Palestina, dengan melabeli mereka sebagai "simpatisan teroris."

November lalu, ketika dihadapkan oleh sekelompok aktivis di Kongres, Rubio menentang seruan untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas, dengan menggambarkan kelompok Palestina itu sebagai "binatang buas" dan berkata: "Saya ingin (Israel) menghancurkan setiap elemen Hamas yang bisa mereka dapatkan."

Rubio juga memimpin upaya untuk melarang TikTok, dengan alasan bahwa aplikasi itu menyebarkan "propaganda pro-Hamas, anti-Israel" dan menimbulkan "ancaman eksistensial bagi negara kita."

Setelah serangan rudal Iran terhadap Israel pada bulan Oktober, ia mendorong tanggapan Israel yang kuat.

"Saya mendesak penerapan kembali kampanye tekanan maksimum terhadap Iran dan sepenuhnya mendukung hak Israel untuk menanggapi secara tidak proporsional guna menghentikan ancaman ini," katanya.