Presiden Prabowo Dinilai Mesti Turun Langsung Percepat Pembentukan Danantara

Jakarta: Percepatan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dibutuhkan. Pasalnya, peluncuran gagasan super holdings ini mundur dari sebelumnya November 2024.

"Saya rasa ini perlu Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung, karena aset besar sekali," kata Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, dalam diskusi di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.

Huda menilai perlunya tangan dingin Prabowo untuk membidani kelahiran Danantara. Huda mencontohkan rencana kenaikan PPN 12 persen yang sempat menjadi polemik. Prabowo hadir dan menuntaskan hal tersebut, sehingga polemik tak berlanjut.

"Kalau kita lihat Danantara ini kan ketika Pak Prabowo bilang ada Danantara yang akan mengelola BUMN, itu sama ketika dia mengumumkan program makan bergizi gratis," tegas Nailul.
 

Baca: Danantara Dinilai Jadi Political Will Prabowo untuk Bikin Indonesia Melesat

Danantara, kata dia, mesti segera dibentuk, mumpung sentimen terkait hal ini masih positif. Jika dibiarkan mangkrak terlalu lama, ditakutkan sentimen positif meredup.

"Dampaknya nanti ke ketidakpuasan masyarakat, itu akan meningkat," tegas Nailul.

Ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee mendorong percepatan pembentukan Danantara. Menurut dia, percepatan pembentukan ini juga perlu dukungan dari sektor politik.

"Yang terpenting juga itu harus cepat direalisasikan, pekerjaan rumah (PR) nya sebenernya ada di DPR ya," tegas Hans.

Jika sudah terbentuk, Hans berharap Danantara dapat dikelola secara profesional. Bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tapi pengontrol BUMN yang tergabung di dalamnya.

"Kita juga harapkan ada pembentukan satu ekosistem keuangan yang kuat di Danantara. Sehingga ada peningkatan efisiensi, termasuk perluasan akses ke berbagai bidang dan menjangkau pasar domestik dan internasional," kata Hans.