100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sejumlah Tokoh Singgung soal Demokrasi

Jakarta: Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB), gerakan etis dan nonpartisan mengingatkan soal demokrasi di 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pemerintahan Prabowo-Gibran juga masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (pr) yang harus diselesaikan, khususnya di bidang penegakan hukum, korupsi, dan nepotisme. 

"Oleh karena itu, kalau kesempatan ini dilewatkan dan tidak ada progres, lama-lama harapan rakyat (kepada Prabowo) akan turun," ujar cendekiawan muslim, Komaruddin Hidayat, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2025.

Dia mengatakan Indonesia pernah mengalami dua jenis generasi kepemimpinan, yaitu perintis dan pembangun yang masing-masing terjadi pada Orde Lama maupun Orde Baru. Menurut dia, generasi yang terjadi pasca Orde Baru adalah penikmat.

Bagi Komaruddin, generasi penikmat itu dapat menjadi jebakan. Jika tidak dibawa dalam ketidakhati-hatian, generasi penikmat justru bisa menjadi generasi perusak. Oleh karena itu, dia mengingatkan Prabowo untuk jeli memilih orang-orang sebagai penyelenggara negara.

"Mana orang-orang yang committed untuk membangun, mana yang jadi sekadar penikmat," ujar Komaruddin.

Sementara itu, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menggarisbawahi pentingnya keseimbangan tiga pilar dalam mendukung keadaban publik, yaitu negara, bisnis, dan masyarakat. 

Menurut dia, negara memiliki tanggung jawab paling besar untuk mewujudkan keseimbangan tersebut. Jika negara justru selingkuh dengan pilar bisnis, Suharyo menyebut masyarakat akan menjadi pihak yang paling menderita.

"Semestinya negara harus mengawasi untuk memastikan kebaikan bersama. Kalau itu kurang dijalankan atau ada perselingkuhan, rusaklah keadaban publik," kata dia.
 

Baca Juga:  Anak Muda Penguat Demokrasi

Dalam kesempatan yang sama, istri mendiang Nurcholish Madjid, Omi Komariah, berpesan kepada seluruh pejabat di Tanah Air untuk menunaikan janji menyejahterakan rakyat, alih-alih menyejahterakan segelintir elite pejabat. Menurut dia, masih banyak masyarakat yang hidup dalam ketidakamanan finansial.

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid, juga menitipkan pesan kepada pemerintah, demokrasi merupakan manifestasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut dia,demokrasi merupakan hal elementer dalam menjaga dan menata kehidupan bangsa yang majemuk.

"Semua elemen bangsa perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagaimana amanat konstitusi," ujar dia.