Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal dalam pemakaman diplomat senior Dino Patti Djalal. Foto: Metrotvnews.com
Marcheilla Ariesta • 13 January 2025 16:12
Jakarta:
Pemakaman diplomat senior
Hasjim Djalal telah dilaksanakan. Putranya, yang juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri,
Dino Patti Djalal 
ikut turun ke liang kubur, menguburkan jenazah sang ayah.
Hasjim merupakan seorang diplomat senior dan pakar hukum laut Indonesia yang diakui secara internasional.
“Beliau diplomat yang sangat tough dan sangat fair,” kata Dino saat memberikan sambutan.
Hasjim Djalal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.

Menlu Sugiono menjadi inspektur upcara pemakaman Hasjim Djalal. Foto: Metrotvnews.com
Menteri Luar Negeri Sugiono, sebagai Inspektur Upacara mengungkapkan, sosok Hasjim Djalal yang hingga kini terus dihormati.
Lahir pada 10 Februari 1934 di Ampang Gadang, Sumatra Barat, Hasjim dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang hukum laut, khususnya terkait dengan upaya Indonesia dalam mengamankan konsep Negara Kepulauan (Archipelagic State) dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982.
Selama kariernya, diplomat senior ini aktif mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional, terutama dalam negosiasi mengenai perbatasan maritim dan isu-isu hukum laut.
Hashim Djalal merupakan tokoh kunci dalam perjuangan Indonesia memperkenalkan dan mempertahankan konsep Negara Kepulauan di forum internasional. Konsep ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengklaim wilayah perairan antara pulau-pulau sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional.
Bersama Mochtar Kusumaatmadja, yang menjabat sebagai menteri luar negeri dan menteri hukum di era Soeharto, Hasjim berada di balik ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 yang mendapatkan pengakuan atas kepentingan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Juanda tahun 1957.
Perjuangan ini memberikan landasan hukum internasional untuk kedaulatan maritim Indonesia. Konvensi hukum laut ini pada akhirnya disahkan PBB pada 10 Desember 1982.