Pendapatan Orang Kaya dengan Orang Miskin RI Makin Timpang

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, gini ratio mengalami kenaikan walaupun tipis di angka 0,381 pada September atau naik dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 0,379.

Merespons hal itu, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar mengatakan kenaikan gini ratio sebesar 0,02 poin itu mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan yang makin memburuk.

"(Kenaikan gini ratio) menandakan upaya pemerataan kesejahteraan berjalan lambat, bahkan mungkin mengalami kemunduran. Implikasinya juga berpotensi memperburuk masalah sosial dan ekonomi," kata Media saat dihubungi, dikutip Kamis, 16 Januari 2025.
 

Baca juga: Total Penduduk Miskin Indonesia 24,06 Juta Orang, BPS: Berkurang Sejutaan

 

Ketimpangan sebenarnya jauh lebih besar

Gini ratio yang dilaporkan oleh BPS, sambungnya, memiliki keterbatasan dalam mengukur ketimpangan sebenarnya, terutama yang melibatkan kelompok satu persen orang terkaya.

"Data BPS cenderung menggunakan survei rumah tangga yang tidak dapat sepenuhnya menangkap akumulasi kekayaan para triliuner, yang biasanya menyimpan asetnya dalam bentuk properti, saham, atau kekayaan di luar negeri," ungkap Media.


(Ilustrasi ketimpangan sosial. Foto: MI/Galih Pradipta)

Dengan demikian, Media menilai sebenarnya ketimpangan yang terjadi jauh lebih besar dari yang tercermin dalam data resmi atau dari angka gini ratio yang dilaporkan oleh BPS.

Ia pun menyampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga ketimpangan di masyarakat agar tidak semakin melebar.

Di antaranya adalah penguatan regulasi perpajakan emas, menyetop rencana penurunan tarif PPh badan, perubahan regulasi perpajakan terkait pajak properti agar menyasar lebih banyak triliuner, perumusan pajak kekayaan dan pajak windfall batu bara serta pajak ekspor batu bara.