Ledakan Amunisi, TNI Dinilai Tak Profesional

Jakarta: Imparsial menyebut TNI tidak profesional lantaran pemusnahan amunisi di Pantai Sagara, Kabupaten Garut, Jawa barat menyebabkan 13 orang meninggal dunia pada Senin, 12 Mei 2025. Jatuhnya korban jiwa itu dianggap sebagai bentuk inkompetensi penataan wilayah pertahanan yang mencakup perencanaan dan pengendalian.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan, peristiwa it menjadi sinyal kuat adanya kelalaian adalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dalam disposal amunisi. Pihaknya mendesak evaluasi menyeluruh dilakukan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi. 

"Dan tidak hanya menyasar pelaksana teknis semata tetapi juga menyentuh atasan yang bertanggung jawab," katanya lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Selasa, 13 Mei 2025.

Jatuhnya korban jiwa dari warga sipil juga perlu didalami lebih jauh. Imparsial mempertanyakan kelalaian SOP saat proses pengamanan area dan informasi kepada warga sekitar lokasi. 

Menurut dia, keberadaan warga sipil dalam jarak berbahaya menunjukkan lemahnya pengamanan dari pihak TNI. Serta, kurang tersosialisasinya jarak aman lokasi pemusnahan amunisi.

Ardi menyebut, seharusnya TNI melakukan pengamanan berlapis. Sebab, efek ledakan cukup mematikan.
 

Baca juga:  Empat Jenazah Anggota TNI Korban Ledakan Amunisi di Garut Diserahkan ke Keluarga

Bagi Imparsial, pemusnahan bahan peledak oleh TNI, termasuk amunisi kedaluwarsa, harus memerhatikan aspek keamanan, keterbukaan informasi, dan keterlibatan serta kerja sama dengan masyarakat sekitar lokasi pemusnahan.

"Imparsial menilai peristiwa jatuhnya korban jiwa dalam disposal amunisi afkir menunjukan adanya gejala masalah yang lebih besar, yakni ketidak-profesionalan TNI akibat terlampau jauh ditarik dalam urusan-urusan non-pertahanan," ujar Ardi.

Atas kejadian itu, Imparsial meminta pemerintah untuk menanggung segala kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut. Termasuk bagi keberlansungan kehidupan keluarga korban yang meninggal dunia.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga diminta untuk mengevaluasi jajaran. Serta melakukan investigasi terhadap pimpinan pelaksanaan operasi atau komandan yang bertanggung jawab.