Impor Minyak Mentah dan BBM Dinilai Tak Bisa Dihindarkan

Jakarta: Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat saat ini dinilai tidak mungkin hanya mengandalkan produksi kilang domestik. Sebab, kapasitas kilang dalam negeri hanya mampu mengolah sepertiga minyak mentah dari total kebutuhan nasional. 

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara. Dengan begitu, kata dia, langkah impor merupakan hal yang tak bisa dihindarkan.

“Mau gak mau harus impor. Kalau gak ada BBM, BBM langka, masyarakat akan ribut. Bisa menimbulkan masalah sosial,” kata Marwan, dalam keterangannya, Rabu, 26 Februari 2025.

Namun, kata Marwan, jika melakukan impor, mau tak mau harus mengikuti harga dunia. ”Makanya kalau subsidi masih dipertahankan, ya apa boleh buat APBN harus membantu,” ujar dia.
 

Baca Juga:  Komisi XII DPR: Tak Ada Penghapusan BBM Subsidi

Dia menjelaskan kondisi ini karena kebutuhan BBM dalam negeri saat ini sekitar 1,5 juta barel per hari. Di sisi lain, kapasitas kilang dalam negeri hanya 500 ribu barel atau sepertiga dari kebutuhan. Sehingga, impor adalah upaya yang tak bisa dihindarkan.

Permintaan BBM dalam negeri memang terus meningkat setiap tahun. Untuk sektor transportasi sebagai pengguna BBM terbesar misalnya, jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. Mengutip data Korlantas Polri, total populasi kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 164.136.793 unit. Jumlah tersebut telah bertambah sebanyak 5 juta hanya dalam waktu delapan bulan. 

Terkait maraknya kendaraan listrik, Marwan menilai populasinya masih sangat kecil dan belum bisa menurunkan permintaan BBM dalam negeri. ”Mobil listrik itu 5 persen saja belum ada paling. Motor juga lebih banyak motor non listrik,” kata dia.

Kapasitas kilang dalam negeri, lanjut Marwan, memang belum memenuhi kebutuhan BBM nasional. Terlebih, Pertamina harus menjalankan penugasan dari pemerintah untuk pemenuhan BBM domestik di seluruh wilayah Indonesia.

Marwan juga tidak menampik Pertamina sebenarnya mampu membangun kilang dengan kualitas baik. Hanya, produksi kilang-kilang tersebut belum memenuhi kebutuhan BBM yang selalu meningkat.

”Akhirnya kilang yang beroperasi hanya bisa menyuplai 60-70 persen dari kebutuhan,” kata dia. 

Marwan berharap pemerintah juga memberikan dukungan political will terhadap kilang-kilang Pertamina. “Pertamina kan pelaksana, kebijakan regulasi ada di pemerintah dan DPR,” ujar dia.