Iran Tuntut AS Bayar Kompensasi atas Kerugian akibat Sanksi Sepihak

Teheran: Iran menuntut Amerika Serikat (AS) memberikan kompensasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh sanksi sepihak Washington, termasuk melalui restitusi dan reparasi.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan tuntutan tersebut dalam pesan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan (DK) PBB pada Rabu, 26 Agustus 2026. 

Ia menyebut sanksi AS sebagai "kampanye terorisme ekonomi" melalui tindakan koersif sepihak yang dinilai melanggar hukum internasional.

"Republik Islam Iran mempertahankan haknya untuk menggunakan seluruh cara yang tersedia guna menuntut pertanggungjawaban, kompensasi, dan pemulihan serta meminta para pelaku tindakan tidak manusiawi dan melanggar hukum ini bertanggung jawab," kata Araghchi, sebagaimana dilaporkan televisi pemerintah Iran, IRIB, dikutip dari Anadolu.

Menurutnya, tindakan AS tersebut menimbulkan tanggung jawab internasional, termasuk kewajiban memberikan kompensasi penuh atas seluruh kerugian material dan moral yang dialami Iran, termasuk melalui restitusi dan reparasi.

Araghchi juga meminta DK PBB dan negara-negara anggotanya menolak penggunaan sanksi sepihak dan sanksi sekunder oleh Washington untuk menekan negara berdaulat agar mengubah kepentingan ekonomi dan hubungan dagang mereka.

Ia mendesak AS segera menghentikan ancaman dan tindakan koersif terhadap negara ketiga maupun warga negaranya yang bertujuan memaksa mereka mengubah hubungan ekonomi yang sah dengan Iran.

Tuntutan tersebut disampaikan setelah pemerintahan Presiden Donald Trump pada Senin meluncurkan "Operation Economic Outcast", kampanye sanksi baru yang bertujuan semakin mengisolasi Iran dari sistem keuangan global.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan sanksi tersebut menyasar sektor penerbangan, pelayaran, emas, teknologi, dan aset digital Iran, dengan lebih dari 60 entitas, individu, dan kapal masuk daftar hitam.

Bessent mengatakan tujuan Washington adalah memutus "jalur kehidupan ekonomi" Iran dan menyebut kampanye tersebut sebagai bentuk "pencekikan ekonomi" terhadap pemerintah Iran.

Trump sebelumnya mengatakan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran akan menjadi "operasi ekonomi paling menghancurkan" yang pernah diterapkan terhadap sebuah negara.

Iran dan AS sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada Juni yang antara lain mengatur kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Namun, pelaksanaannya kemudian terhenti akibat perbedaan yang masih berlangsung antara kedua negara.