Status Darurat Bencana Aceh Kembali Diperpanjang

Banda Aceh: Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan. Keputusan ini merupakan perpanjangan kedua sejak bencana melanda, berlaku mulai Jumat, 26 Desember 2025, hingga Kamis, 8 Januari 2026.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah serangkaian evaluasi mendalam. "Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026," kata Muhammad MTA di Banda Aceh seperti dilansir Antara, Kamis, 25 Desember 2025.

Penetapan ini merupakan hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang mendengarkan analisis dari Pos Komando Tanggap Darurat. Keputusan juga mempertimbangkan hasil rapat virtual dengan seluruh kabupaten/kota terdampak pada 23 Desember 2025, serta kajian bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Dalam masa perpanjangan ini, Gubernur Aceh mengeluarkan sejumlah instruksi prioritas kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait.
 

Pertama, pemerintah memerintahkan percepatan pendistribusian bantuan logistik hingga ke desa-desa terpencil dan terisolasi. Bantuan harus menjangkau korban di lokasi pengungsian maupun yang masih bertahan di rumah.

"Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar HAM," tegas MTA, Kamis, 25 Desember 2025.

Kedua, layanan kesehatan harus dioptimalkan dengan memfungsikan seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas pembantu. Pemerintah juga akan membuka pos pelayanan kesehatan di daerah pelosok yang masih sulit dijangkau.


Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. ANTARA/Rahmat Fajri

Pemerintah Aceh juga memfokuskan pada pemulihan sektor pendidikan dan infrastruktur. Proses belajar mengajar bagi anak-anak korban bencana harus dipersiapkan dengan menyediakan perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, dan tas.

Instruksi juga mencakup persiapan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak agar dapat berjalan dengan baik. Seluruh SKPA diinstruksikan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara terfokus dan masif selama masa tanggap darurat ini.

"Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat. Semoga Aceh lebih baik, teruslah bersatu untuk bangkit dari bencana ini," pungkas Muhammad MTA.