Tiongkok Tegaskan Pasifik Tak Boleh Jadi Arena Persaingan Negara Besar

Beijing: Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengkritik kemitraan pertahanan trilateral AUKUS antara Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia, dengan mengatakan bahwa Pasifik tidak boleh menjadi arena persaingan negara-negara besar.

Selama konferensi pers bersama dengan Menlu Papua Nugini Justin Tkatchenko, Wang menyatakan keprihatinannya atas perjanjian AUKUS, menurut laporan Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

"Pasifik tidak boleh menjadi arena bermain bagi negara-negara besar," ucap Wang, seperti dikutip dari TRT World pada Senin, 22 April 2024. Ia mengungkapkan keberatan kepada AS, Inggris, dan Australia yang telah memperkenalkan pengembangan kapal selam nuklir di kawasan.

Ia berpendapat bahwa langkah tersebut melanggar tujuan Perjanjian Rarotonga, nama umum dari Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan di tahun 1985.

Wang menegaskan kembali sikap Tiongkok terhadap konfrontasi antar blok di kawasan, dan menekankan bahwa pendekatan semacam itu tidak sejalan dengan kebutuhan dan tren sejarah perkembangan negara-negara Pasifik.

Selain itu, Wang juga menekankan komitmen Tiongkok terhadap "kerja sama Selatan-Selatan," yang didasarkan pada solidaritas antarnegara berkembang dan tidak didorong oleh kepentingan atau agenda geopolitik.

Hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik

Sebagai respons terhadap upaya mengimbangi pengaruh ekonomi Tiongkok di Pasifik, termasuk melalui aliansi AUKUS dan QUAD, Beijing telah memperkuat hubungannya dengan negara-negara kepulauan Pasifik untuk mendapatkan pengaruh di wilayah tersebut.

Hal ini termasuk perjanjian keamanan kontroversial yang ditandatangani dengan Kepulauan Solomon pada 2022 yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang kehadiran kapal perang Tiongkok di pelabuhan Kepulauan Solomon, dan otoritas personel keamanan Tiongkok untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kehidupan, properti, dan proyek-proyek Beijing.

Kritikus berpendapat bahwa perjanjian tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai "pakta keamanan," yang memungkinkan Tiongkok untuk mengerahkan militernya untuk melindungi warga negara dan proyek-proyeknya di Samudra Pasifik bagian selatan. (Nabila Ramadhanty Putri Darmadi)

Baca juga: AUKUS Pertimbangkan Perluas Kerja Sama dengan Jepang