Segera Didistribusikan, KPU Mulai Kemasi Logistik Pilkada Kabupaten Malang

Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah lengkap. Seluruh logistik itu disimpan di gudang logistik KPU yang berlokasi di Gudang Bulog di Jalan Raya Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

"Logistik sudah lengkap," kata Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, saat dikonfirmasi, Selasa, 19 November 2024.

Mahardika, sapaan akrabnya, menerangkan, logistik yang telah diterima di antaranya adalah surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Malang sebanyak 2.115.895 lembar. Surat suara ini tiba pada 24 Oktober 2024.

Logistik selanjutnya ialah surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur sebanyak 2.113.895 lembar. Surat suara ini tiba pada 2 November 2024.

"Surat suara telah lengkap kami terima dan kemudian telah dilakukan sortir dan lipat. Terdapat kekurangan dan kerusakaan, itu sudah seplsai dilakukan penggantian dan kemudian disusulkan untuk disortir, lipat dan lain-lain," bebernya.
 

Baca juga: KPU Kabupaten Tangerang Mulai Kirim Logistik Pilkada ke 29 Kecamatan

Saat ini petugas KPU Kabupaten Malang tengah melakukan proses packing dan setting logistik Pilkada 2024. Mahardika menargetkan proses packing ini dapat rampung sebelum 20 November 2024 untuk selanjutnya dilakukan proses distribusi.

"Saat ini kami sedang proses packing. Informasi dari petugas tidak sampai tanggal 20 semua proses sudah diselesaikan. Packing ini untuk kebutuhan di setiap kecamatan dan di setiap TPS," imbuhnya.

Mahardika menargetkan, distribusi logistik ke 33 kecamatan di Kabupaten Malang sudah bisa dilakukan pada 23 November 2024 mendatang. Setelah tiba di kecamatan, logistik ini kemudian didistrubusikan ke desa hingga tempat pemungutan suara (TPS).

"Kami berusaha memastikan pada Pilkada 2024 secara kelengkapan fasilitasi kami penuhi semaksimal mungkin sebagaimana perencanaan anggaran yang kami ajukan ke pemerintah daerah Kabupaten Malang," terangnya.