14 Pelanggaran Kampanye Pilkada di Jabar Ditindaklanjuti Bawaslu

Bandung: Sebanyak 14 kasus pelanggaran kampanye Pilkada Serentak 2024 telah ditangani dan dua di antaranya telah diproses pihak kepolisian. Kasus pelanggaran tersebut berdasarkan laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bachri, mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dia mengatakan, Bawaslu juga telah menangani 70 kasus dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye yang dimulai pada 25 September hingga 20 Oktober 2024.

"Dari 70 dugaan pelanggaran tersebut, 47 telah diregister, 18 tidak memenuhi syarat untuk diregister dan 5 masih dalam proses kajian awal. Dari 47 dugaan pelanggaran yang diregister dan telah selesai penanganannya, 14 dugaan merupakan pelanggaran yang ditindaklanjuti, Termasuk 2 sudah dilanjutkan proses penyidikan kepolisian dan 33 bukan pelanggaran pemilihan," ucap Bachri, Rabu, 23 Oktober 2024.
 

Baca juga: Bawaslu Kota Tangerang Hentikan Delapan Laporan Pelanggaran Pilkada

Dia menyebutkan, 14 kasus dugaan pelanggaran kampanye yang sedang ditangani Bawaslu Jabar berada di Kabupaten Cianjur (2 kasus), Kota Tasikmalaya (1 kasus), Kabupaten Ciamis (3 kasus), Kabupaten Indramayu (3 kasus), Kabupaten Kuningan (3 kasus), Kabupaten Pangandaran (1 kasus) dan Kota Depok (1 kasus).

Dari 70 dugaan pelanggaran tersebut, Bachri menyebut 53 kasus merupakan laporan dari masyarakat dan 17 berasal dari temuan Bawaslu. Adapun jenis dugaan pelanggaran yang paling banyak adalah kepala atau perangkat desa melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan paslon sebanyak 14 dugaan.

"Disusul ASN melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan paslon 12 dugaan, serta menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 13 dugaan," ucapnya. 

Menurut Bachri, Bawaslu juga telah menyelesaikan penanganan terhadap 47 dugaan pelanggaran. Dari 47 kasus yang telah ditangani, 14 di antaranya merupakan pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti. 

"Dua kasus telah diteruskan ke kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut, yaitu kasus dugaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya di Kabupaten Pangandaran dan dugaan ASN yang melakukan tindakan mengeluarkan keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu di Kabupaten Cianjur," kata dia.