Muhammad Yunus Ajak Warga Bangladesh Bersiap Membangun Negeri

Dhaka: Muhammad Yunus, yang akan memimpin pemerintahan sementara di Bangladesh setelah aksi protes massal berujung pada penggulingan perdana menteri, menyerukan kepada semua warga pada hari Rabu ini untuk "bersiap membangun negeri." Seruan ini disampaikan menjelang kepulangan Yunus ke Bangladesh yang sangat dinantikan warga.

Yunus, pelopor keuangan mikro peraih Nobel Perdamaian, akan memimpin pemerintahan sementara Bangladesh setelah Sheikh Hasina mundur dari jabatan PM dan kabur ke luar negeri pada Senin lalu.

"Tenanglah dan bersiaplah untuk membangun negeri," kata Dr. Yunus dalam sebuah pernyataan Rabu ini, sehari menjelang kepulangannya yang diharapkan dari Prancis. Ia menyerukan semua warga Bangladesh untuk tetap tenang setelah gelombang kekerasan selama berpekan-pekan telah menewaskan sedikitnya 455 orang.

"Jika kita mengambil jalan kekerasan, semuanya akan hancur," tambah dia, seperti dikutip dari laman The Straits Times, Rabu, 7 Agustus 2024.

Penunjukan Yunus dilakukan tak lama usai para pemimpin mahasiswa meminta pria berusia 84 tahun itu untuk menjadi pemimpin interim. Yunus dikenal sebagai sosok yang berjasa mengangkat jutaan warga Bangladesh keluar dari kemiskinan.

Keputusan menunjuk Yunus dibuat dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Mohammed Shahabuddin, para kepala angkatan darat, laut, dan udara, serta perwakilan demonstran mahasiswa.

Yunus akan memiliki gelar penasihat utama, menurut Nahid Islam, salah satu pemimpin Students Against Discrimination yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Shahabuddin setuju bahwa pemerintahan interim "akan dibentuk dalam waktu sesingkat mungkin," kata Islam kepada wartawan.

Pengadilan Bangladesh pada hari ini telah membebaskan Yunus dari hukuman ketenagakerjaan, kata pengacaranya, Khaja Tanvir Ahmed, kepada AFP.

Yunus telah melakukan perjalanan ke luar negeri pada awal 2024 setelah dijatuhi hukuman enam bulan penjara atas tuduhan ketenagakerjaan – tetapi segera dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu banding.

Kasus itu dikritik karena dinilai bermotif politik oleh berbagai lembaga pengawas, termasuk Amnesty International.

Baca juga:  Bangladesh Berangsur Tenang usai Protes Berujung Kerusuhan