Presiden Diminta Turun Tangan Tangani Pungli Rutan KPK

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai perlu ada tim eksternal untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK. Saut berharap, Presiden Joko Widodo dapat turun langsung menangani kasus ini. 

"Ini (KPK) kan di bawah Presiden. Lembaga ini kan di bawah pemerintah, dia (Preisden Joko Widodo) harus bertanggung jawab terhadap ini secara keseluruhan," kata Saut Situmorang dalam Metro Siang, Metro TV, Rabu 21 Juni 2023. 

Saut menilai, tim internal KPK termasuk Dewan Pengawas (Dewas), tidak mampu mengusut tuntas kasus ini. "Dewas ini sekarang tajam ke bawah, tumpul ke atas," ucap Saut. 

Saut mencontohkan sikap Dewas KPK yang menyatakan tidak ada pelanggaran etik dalam kabar kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM. Dewas berdalih, laporan tersebut tidak cukup bukti untuk naik ke sidang etik. 

Sebelumnya, Dewas KPK membongkar pungli di Rutan Lembaga Antikorupsi. Nilainya mencapai Rp4 miliar.

"Benar, Dewan Pengawas KPK telah menemukan dan membongkar kasus terjadi pungli di Rutan KPK," kata Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin, 19 Juni 2023.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho menegaskan bahwa pungli itu murni temuan Dewas. Ia menyebutkan bahwa temuan pungli itu terjadi dalam kurun waktu tahun 2021-2022.

"Mengenai jumlahnya cukup fantastis dan ini sementara saja, jumlah sementara yang sudah kami peroleh dindalam satu tahun periode Desember 2021-Maret 2022 itu sejumlah Rp4 M. Jumlah sementara. Mungkin masih berkembang lagi," ujar Albertina.

Ia menambahkan pungli itu dilakukan berupa setoran tunai hingga transaksi menggunakan nomer rekening. Dewas memastikan bertindak tegas atas temuan itu.