Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya setuju, jika pemilihan kepala daerah (pilkada) dimajukan dari November menjadi September 2024
Usulan awal pilkada serentak untuk menyamakan jabatan kepala daerah dengan presiden, wakil presiden dan anggota legislatif. Tujuannya, biar ada keserentakan pemerintahan di daerah.
"Memang salah satu filosofi daripada lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada itu adalah keserempakan antara pemerintahan pusat, kemudian tingkat I dan tingkat II," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023.
Tito mengungkapkan keserentakan yang dimaksud adalah waktu pelantikan presiden terpilih, anggota DPR, serta kepala daerah hasil Pilkada 2024 tidak terlalu jauh.
Ia melakukan simulasi jika pilkada digelar 27 November 2024, lalu perlu tiga bulan untuk proses sengketa. Artinya, Maret 2025 para kepala daerah hasil pemilihan 2024 baru dilantik.
"Cukup jauh dengan pelantikan presiden 20 Oktober 2024. Maka timbul ide jangan hanya pemungutan serentak, tapi pelantikan serentak," terang Tito.
Tito mengatakan apabila pilkada dim ajukan jadi September 2024, pelantikan kepala daerah terpilih bisa dilakukan 1 Januari 2025. Sebab, kepala daerah hasil pemilihan 2020 sudah habis masa jabatannya.
"Daripada mengisi dengan Pj (penjabat) lagi, banyak sekali, 270, kemudian pelantikannya nanti jauh sekali dengan (pelantikan) presiden, ada ide untuk memajukan pilkadanya tiga bulan kira-kira," paparnya.
Tito menegaskan memajukan pilkada masih sebatas wacana. Tetapi pemerintah siap membahasnya bersama DPR.
"Silakan saja teman-teman DPR menilai. Kalau memang sudah punya pendapat seperti apa, ya kami siap untuk diundang menyampaikan pendapat," ucap Tito.
