Baleg DPR Genjot Penyusunan RUU PPRT

Badan Legislasi DPR RI dalam rapat panitia kerja terus menggencarkan penyusunan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini bertujuan memberikan payung hukum dan perlindungan hak-hak dasar bagi para pekerja rumah tangga yang selama ini belum terjamin.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung menjelaskan ada sejumlah pokok aturan lebih rigid dalam RUU PPRT. Salah satunya memisahkan antara pekerja rumah tangga yang direkrut langsung oleh pemberi kerja dan yang direkrut melalui penyalur atau agen. 

"Naskah yang sekarang periode ini kita susun itu sudah memisahkan antara PRT yang direkrut secara langsung dan yang melalui perusahaan penyalur PRT," jelas Martin.
 

Baca Juga: Dasco Targetkan Revisi UU Terkait Royalti Musik Selesai 2 Bulan

Perekrutan langsung akan diatur berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Sementara jika melibatkan pihak ketiga, maka hubungan kerja, hak, dan kewajiban antara PRT, majikan, dan agen kini diatur lebih ketat. 

"Jadi supaya apa? Supaya hak-hak dan kewajiban baik dari pemberi kerja atau majikan kemudian PRT-nya sendiri lalu juga perusahaannya itu semua bisa terpenuhi," lanjutnya.

DPR menargetkan penyusunan RUU PPRT selesai pada masa sidang ini sehingga bisa dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Hal ini sejalan atensi yang juga diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.