Perang melawan judi online (judol) memang dilakukan oleh negara, tapi perang itu seperti belum sama sekali dimenanginya. Sepanjang tahun lalu, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan perbankan sudah memblokir sekitar 10 ribu rekening terkait dengan judol. Dari 2020 - 2024 juga sudah sekitar 840 ribu situs dan akun terkait judol ditutup Kominfo (sekarang Komdigi).
Namun, jangankan mati, virus judol malah makin ganas. Perputaran uang dari judol, yang tahun lalu mencapai Rp981 triliun, tahun ini diperkirakan naik menjadi Rp1.200 triliun. Dari sejumlah pengungkapan kasus, peta mafia judol masih sama. Masifnya praktik judol di Indonesia sangat terkait dengan bandar raksasa di luar negeri, terutama di Kamboja.
Tahun lalu, dari sebuah penggerebekan markas judol di Cengkareng, Jakarta Barat, saja perputaran uang dalam sehari mencapai Rp21 miliar. Celakanya lagi, komplotan itu memiliki 4.324 rekening bank yang didapatkan dengan cara membayar masyarakat biasa untuk memberikan atau membuka rekening untuk mereka.
Komplotan ini memiliki kelompok khusus guna menjaring masyarakat dan memberikan bayaran Rp500 ribu – Rp1 juta per orang. Semua sistem yang rapi itu dikendalikan dari organisasi induk mereka di Kamboja.
Kini, bukan sekadar mengendalikan orang Indonesia dari jarak jauh, bos-bos judol Kamboja juga sudah merekrut orang Indonesia secara besar-besaran untuk menjadi pesuruh dari bisnis kotor itu di sana. Kamboja dan Myanmar kini menjadi negara tujuan baru penyelundupan pekerja migran. Sebagaimana yang disebutkan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, sudah puluhan ribu orang berangkat ke Kamboja sebagai pekerja migran illegal. Mayoritas ternyata dipekerjakan di tempat judol.
Sebab itulah musuh dalam perang judol kita adalah gajah di seberang lautan. Sebabnya pula, perang ini tidak akan berarti tanpa kerja sama lintas batas, khususnya dengan kepolisian Kamboja. Baru minggu lalu, Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri menggandeng Kepolisian Nasional Kamboja (Cambodia National Police/CNP) dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Kita mengapresiasi upaya itu.
Namun, dengan masifnya serangan judol Kamboja, kita mendesak pemerintah untuk menekan pemerintah Kamboja. Pemerintah mesti serius berunding dengan Negara Khmer itu untuk berkolaborasi memerangi judol.
Desak pemerintah Kamboja agar membantu Indonesia dengan memblokir rekening-rekening yang menerima aliran dana mencurigakan terkait dengan judol dari Indonesia. Itu seharusnya menjadi langkah cepat dan efektif yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia bila memang menganggap judol ini ialah racun yang mesti dibasmi.
Di samping soal itu, pemerintah juga mesti berikhtiar lebih keras lagi untuk membedah akar persoalan mengapa rakyat Indonesia kian kecanduan judol. Bukan hal baru lagi, maraknya judol berkorelasi terhadap masih tingginya angka kemiskinan. Potret di Indonesia saat ini menunjukkan naiknya pengangguran, masih tingginya angka kemiskinan, hampir selalu dibarengi dengan naiknya kecanduan masyarakat akan judi.
Itu terjadi karena kemiskinan membuat orang melihat judi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang. Meski petaka judi juga disadari, mereka merasa tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang bagi kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak. Judi memang bukan untuk menjadi kaya, melainkan sekadar untuk makan. Ini sangat menyedihkan.
Sebab itulah angka kemiskinan harus menjadi fokus untuk direspons oleh negara. Jaring-jaring pengaman jangka pendek harus segera dijalankan. Bukan saja lingkaran setan judi, angka kemiskinan yang tinggi juga magnet untuk permasalahan-permasalahan lainnya.
Pada akhirnya, kita ingatkan kepada pemangku kepentingan untuk memperkuat strategi demi membereskan perkara judol ini. Bila perang judol tidak kunjung dimenangi, kita sangat khawatir rakyat di negeri ini selalu terjebak hidup dari mimpi satu ke mimpi lainnya tanpa pernah mampu mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan.
Streaming