Rapat panitia kerja (Panja) yang membahas mengenai revisi Undang-Undang atau RUU TNI di sebuah hotel di Jakarta diwarnai aksi protes. Protes dilakukan oleh kelompok Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Menurut mereka pembahasan tersebut terkesan diam-diam dan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.
Ketika melakukan aksi protes, ketiga perwakilan koalisi masyarakat sipil menggedor pintu ruang rapat di lantai tiga hotel dan berupaya mendobraknya. Mereka berusaha masuk dan melakukan protes kepada anggota Panja RUU TNI yang hadir. Namun, bukannya berhasil masuk, mereka justru dihalangi oleh protokol yang berjaga.
"Hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses RUU TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis," ungkap Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) Andri Yunus.
"Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat namun juga seolah-olah ditutupi. Yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan undang-undang TNI dilakukan secara tertutup," jelasnya.
"Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi I DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya. Mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktivasi kembali dwifungsi militer," tambahnya.
"Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia," sambungnya.
Sementara itu, Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto mengatakan rapat tertutup RUU TNI yang digelar di hotel adalah bukan hal baru. Utut heran mengapa pembahasan undang-undang yang lain yang dilakukan di hotel tidak mendapat kritikan keras.
Rapat RUU TNI sudah berlangsung di salah satu hotel di Jakarta Pusat sejak Jumat, 14 Maret 2025, siang. Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco berharap pembahasan bisa selesai sebelum lebaran.