Nyali BRICS Hadapi Tarif Dagang Trump

Di Februari 2025, ketegangan dagang global meningkat selepas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal terhadap seluruh barang impor yang masuk  Amerika Serikat. Meski belum diberlakukan, negara-negara anggota BRICS yang kini mencakup Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan hingga Indonesia merespons kebijakan itu sebagai tantangan yang harus dilalui bersama.

Presiden Rusia, Vladimir Putin yang hadir secara luring menganggap kenaikan tarif yang akan Amerika berlakukan sebagai ancaman langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Putin menilai pusat aktivitas bisnis kini bergeser ke negara berkembang termasuk di negara anggota BRICS dan tidak lagi berpusat di segelintir negara.

"Segala indikator menunjukkan bahwa model globalisasi liberal mulai usang.  Pusat aktivitas bisnis kini bergeser ke pasar negara berkembang, yang memicu gelombang pertumbuhan besar, termasuk di negara-negara BRICS," ungkap Putin lewat konferensi video pada pertemuan puncak BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brazil.
 

Baca Juga: Airlangga Sebut Keikutsertaan RI Punya Peran Strategis di BRICS

Sementara itu, Indonesia sebagai anggota baru BRICS sejak awal 2025 menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara Global South serta memperluas pemanfaatan New Development Bank.

Sebelumnya, Tiongkok dan India juga menyatakan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat secara langsung mengganggu rantai pasok global dan menimbulkan resiko besar terhadap stabilitas ekonomi Asia. 

India bahkan menyerukan pembentukan zona perdagangan BRICS yang lebih terintegrasi, termasuk harmonisasi tarif antar anggota dan kebijakan preferensi perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan eksternal.