Anies dan Ganjar Merasakan Kegelisahan Akademisi

Jakarta: Calon Presiden (Capres) nomor urut satu dan tiga, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bisa merasakan kegelisahan para akademisi terkait mundurnya demokrasi saat ini. Para akademisi merasakan ada kemunduran demokrasi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anies memandang jika para akademisi sudah bersuara maka ada permasalahan serius dalam bangsa ini. Hal ini mendorong Anies semakin bersemangat mendorong perubahan.

"Kami yakin bahwa kami memperjuangkan perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya," ujar Anies, Jumat, 2 Februari 2024.

Sementara itu, Ganjar menganggap kritikan dari para sivitas akademisi merupakan sinyal pengingat kepada seluruh elemen masyarakat untuk berjuang menyelamatkan demokrasi. Selagi masih ada waktu.

"Kalau para intelektual sudah bicara seperti ini rasa-rasanya, yuk, kita kembalikan bareng-bareng masih ada waktu," kata Ganjar.
 

Baca: UI Prihatin Tatanan Hukum dan Demokrasi Hancur

Sejumlah sivitas akademika UGM yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.

Dalam petisi yang dibacakan oleh guru besar fakultas psikologi UGM, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.

Teranyar, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, juga menyampaikan sikap senada. Mereka mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.

Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan. Khususnya untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan capres dan cawapres.

Terkini, kritikan juga disampaikan oleh Universitas Indonesia (UI), Universitas Khairun Ternate, Universitas Hasanuddin Makassar (Unhas). Mereka menilai demokrasi Indonesia sedang terancam.