Belum genap satu bulan usai dilantik, DPR RI mengejutkan masyarakat dengan gebrakan baru. Namun kali ini bukan rancangan undang-undang, tapi soal tempat tinggal para wakil rakyat.
Kalau sebelumnya mereka mendapatkan fasilitas rumah dinas di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan, kini rencananya anggota DPR RI akan mendapatkan tunjangan senilai Rp30-60 juta per bulan. Meski besaran pastinya masih dalam proses pembahasan.
Tak hanya masyarakat yang terkejut dengan gagasan mendadak ini, bahkan anggota DPR periode lalu dan terpilih kembali pada periode sekarang, yang masih menepati rumah dinas pun, juga terkejut dengan pemberitahuan mendadak kalau rumah harus dikosongkan maksimal pada akhir Oktober.
Salah satunya adalah Saan Mustopa yang sudah 11 tahun menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan. "Kan tidak gampang juga mencari tempat tinggal di Jakarta. Walaupun misalnya diganti dalam bentuk apa uang untuk sewa, tapi nyarinya kan enggak gampang juga," keluhnya.
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menyebut aturan ini dilakukan sebab rumah dinas sudah berdiri sejak 1980-an. Kondisinya yang sudah tua, membutuhkan perbaikan terus-menerus hingga menelan biaya yang tak sedikit.
"Tunjangan ini adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada dewan. Sudah selayaknyalah anggota-anggota dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya," jelasnya.
Lalu seperti apa penampakan rumah dinas wakil rakyat yang disebut sudah tua dan tak layak huni di kalibata Jakarta Selatan ini?
Rumah ini memiliki luas 188 m² dan luas bangunan 100 m². Fasilitasnya tentu tak sembarangan, satu ruang kerja, satu kamar dan tiga toilet, garasi dan dapur di lantai 1. Sementara di lantai 2, ada empat kamar dan tiga toilet.
Jangan lupakan juga berbagai fasilitas di kompleks perumahan seperti lapangan mini soccer, lapangan basket, hingga penjagaan 24 jam. Sementara kerusakan yang terlihat hanya sebatas plafon bekas bocor dan cat yang mengelupas.
Sementara di rumah dinas DPR RI daerah Ulujami, Jakarta Selatan, kondisinya pun tak jauh berbeda. Namun memang lebih sepi, karena sejumlah rumah yang tampaknya sudah tidak dihuni.
Rumah dinas DPR RI yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan, nantinya akan dikembalikan kepada pemerintah. Sementara yang ada di Ulujami, Jakarta Selatan, nanti akan digunakan sebagai tempat pelatihan ASN DPR RI.
Meskipun belum keluar seberapa besar tunjangan yang oleh anggota DPR RI, namun sudah mulai keluar angka sekitar Rp30-60 juta. Itu artinya dalam 1 tahun anggota DPR RI bisa mendapatkan sekitar Rp360-720 juta untuk rumah saja.
Jika rumah dinas di Kalibata ini dikembalikan kepada pemerintah, akan digunakan untuk apa? Apakah bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak atau mungkin dirobohkan karena disebut sudah tua dan tidak layak huni, kemudian menjadi ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak?
"Memungkinkan, tapi DPR sendiri dan pemerintah mengaku bahwa anggaran kita itu tidak memadai untuk begitu banyak kebutuhan yang ada di Indonesia ini. Kenapa kemudian anggota DPR mau berfoya-foya mendapatkan uang untuk kontrak rumah, di saat banyak rakyatnya sendiri bahkan untuk tidur atau tinggal di rumah yang layak saja itu tidak mampu," ungkap Formappi, Lucius Karus.
Lucius Karus menambahkan jika seandainya rumah dinas itu memang tak layak huni, dikemanakan anggaran perbaikan yang secara rutin disediakan oleh negara. Padahal sejatinya negara menganggarkan dana Rp25 juta/tahun untuk biaya perbaikan rumah.
Streaming