Pilpres Tenang Tanpa Curang

Dalam kontestasi demokrasi, kepercayaan menentukan legitimasi. Mencuatnya narasi kecurangan masih terus menjadi sorotan. Meski deklarasi kampanye damai telah disepakati, tapi kepercayaan terhadap netralitas aparat negara masih ada sangsi, bahkan terancam terdegradasi.

Menghasilkan pemerintahan yang jujur, itu lah tujuan pemilu menurut capres nomor urut satu. Mengawali masa kampanye Pemilu 2024 akhir November lalu, narasi kecurangan jadi sorotan. Deklarasi kampanye damai ini dihadiri ketiga paslon Pilpres 2024. Ketiga paslon dan 18 parpol peserta Pemilu 2024 juga menandatangani komitmen deklarasi pemilu damai yang digelar Bawaslu. 

Kepercayaan, adalah soal rasa. Bagaimana ucapan dan perbuatan mampu memberi keyakinan. Dalam kontestasi demokrasi, kepercayaan menentukan legitimasi. Namun kepercayaan terhadap netralitas aparat negara terus terdegradasi.

Komisi I DPR misalnya, membentuk panitia kerja untuk mengawasi netralitas TNI. Usul itu muncul dari keraguan anggota DPR terhadap profesionalitas Panglima TNI bila mendapat perintah yang bertentangan dengan undang-undang.

Usulan Panja Netralitas Aparat Negara juga muncul di Komisi III DPR. Usul itu berawal dari keraguan anggota fraksi PDIP Trimedya Panjaitan terhadap netralitas Polri. Pasalnya, putra sulung presiden ikut berkompetisi dalam Pilpres 2024.

Narasi neo orde baru makin sering muncul di penghujung tahun ini. Di bawah rezim orde baru, Indonesia memang rutin menggelar pemilu. Tapi semua sudah memahami, pemenangnya selalu yang itu lagi. Berbagai cara ditempuh untuk memastikan kemenangan dalam pesta demokrasi, salah satunya melalui tindakan represi.