Anggota Komisi XI DPR Sebut APBN 2025 Sebagai APBN Transisi

Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menyatakan APBN 2025 adalah APBN transisi. Salah satu yang menjadi persoalan adalah permintaan untuk menyediakan ruang fiskal yang tinggi kepada pemerintahan terpilih.

"Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis, total anggarannya hampir Rp500 triliun, memang dilakukan bertahap. Seperti di APBN ini tercatat Rp71,5 triliun untuk tahap pertama," jelas Fauzi.
 

Baca: Legislator: Makan Siang Bergizi Perlu Persiapan Matang, Jangan Terburu-buru

Fauzi menambahkan persoalan kedua yang mendapat sorotan adalah pembangunan IKN. "APBN kita di 2022 hingga 2024 sudah menyalurkan sekitar Rp124 triliun ke IKN. Sehingga akan menganggarkan Rp60 triliun hingga Rp70 triliun," ungkap Fauzi.

Persoalan terakhir yang menjadi catatan DPR adalah beban utang yang jatuh tempo di 2025. "Kalau beban hutang seperti biasa di angka Rp500-an triliun, nanti beban hutang yang perlu dibayar Pemerintahan Prabowo kurang lebih hampir Rp800,33 triliun," ujar Fauzi.

Ketiga hal tersebut disinyalir meningkatkan defisit anggaran di angka 2,45% sampai 2,82 persen dari PDB atau hampir Rp700 triliun. Fauzi berharap Thomas Djiwandono memahami transisi ekonomi dan memberikan ruang fiskal yang besar bagi Pemerintahan Prabowo, sehingga dimunculkannya APBNP atau APBN Perubahan pada 2025.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menghadap kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Untuk memastikan sinkronisasi program presiden terpilih, Presiden Joko Widodo melantik Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan II untuk mengawal penyusunan RAPBN 2025 dan meramu agar sesuai dengan postur yang dibuat.