Kementerian HAM Apresiasi TNI-Polri soal Papua

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menerima komitmen kuat dari TNI dan Polri untuk tetap menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan utama operasi penegakan hukum di Papua. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas keamanan sebagai pondasi utama pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi yang besar, sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri atas kerja-kerja yang dilakukan selama ini, yang sudah menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar, sebagai landasan dalam kerja-kerja penegakan hukum oleh teman-teman Polri, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga oleh Polri dalam kerja-kerja memastikan keamanan." kata Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, dikutip dari tayangan Prioritas Indonesia, Metro TV, Rabu, 8 Juli 2026.
 

Komitmen ini dicapai dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian HAM, yang dihadiri berbagai pihak termasuk unsur TNI dan Polri, Selasa, 7 Juli 2026. Agenda utama rapat membahas situasi terkini di Papua, termasuk penanganan lebih dari 100.000 pengungsi akibat eskalasi konflik di Bumi Cendrawasih ini. 

Stabilitas keamanan di Papua dipandang sebagai pondasi mutlak agar seluruh program pembangunan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa berjalan dengan lancar. Untuk memperkuat hal ini pemirsa, implementasi nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian HAM bersama dengan Panglima TNI dan Kapolri terus dipertegas di lapangan.

Salah satunya melalui program pelatihan bersama untuk memastikan setiap aparat penegak hukum memiliki kemampuan pemahaman HAM yang kuat.